15 Tahun Sudah Pemkab Bogor Tak Mau Kembalikan PDAM ke Depok

0
89
Hamzah

BERITA DEPOK – Komisi A DPRD Kota Depok, Jawa Barat akan segera mengambil secara paksa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang saat ini masih dikelola dan dikuasai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Pasalnya, sudah 15 tahun Pemkab Bogor tidak juga mengembalikan asset yang seharusnya sudah dialihkan ke Pemerintah Depok karena sudah terpisah dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kepada Beritaekspres.com, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan kunjungan ke Pemkab Bogor untuk minta dikembalikan aset tersebut. Namun, ketika diminta mengembalikan, Pemkab Bogor terus berdalih dengan alasan yang tidak jelas. Hal itu berlangsung selama 15 tahun sejak Depok berpisah dengan Kabupaten Bogor.

“Seharusnya kalau sudah berpisah, assetnya itu dikembalikan. Tapi sudah 15 tahun berjalan kenapa Pemkab Bogor tidak juga mau kembalikan aset Kota Depok tersebut,” ujarnya ketika dihubungi Beritaekspres.com melalui telepon selulernya, Senin (9/3/2015).

Hamzah menjelaskan, PDAM yang ada di wilayah Depok harus dikembalikan dan dikelola sendiri oleh Depok. Hal itu sesuai dengan UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kota Depok, Intruksi Menteri Dalam Negeri No 22 tentang petunjuk pelaksanaan UU No15 thn 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 3 tahun 1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Utang Piutang pada daerah yang baru dibentuk, serta Keputusan DPRD Kabupaten Bogor No. 8 tahun 2000, tentang persetujuan penyerahan Aset milik atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Artinya Pemkab Bogor telah melanggar Undang – Undang kepatutan. Maka kita akan segera mengambil secara aturan ataupun secara paksa,” tegasnya

Dikatakan Hamzah, keuntungan PDAM saat ini mencapai RP 50 Miliar sedang Depok hanya kebagian Rp 2 Miliar.

“Kalau ada hitung-hitungannya nanti kita bayarkan kalau memang selama ini Pemkab Bogor merasa sudah terlalu banyak yang sudah dikeluarkan untuk membangun aset tersebut,” paparnya.

Ia juga mengharapkan jika Pemerintah Kota (Pemkot Depok), dalam hal ini bagian aset berani untuk mengambil aset tersebut.

“Kita siap membuat anggaran untuk mengganti pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pemkab Bogor jika mereka inginkan ganti rugi. Tapi harus dilihat, sudah berapa banyak mereka mengambil keuntungan dari warga Depok oleh asset tersebut,” tandasnya. (Leo).