Menakar Arah Kebijakan Pembangunan Selama Tiga Tahun Kepemimpinan PAS  

0
85
Didit Susilo

KOTA BEKASI tepat berusia 18 tahun dan memasuki 3 tahun kepemimpinan Walikota  Rahmat Effendi dan Wakil Walikota Ahmad Syaiku (PAS). Dalam rentang waktu itu, kepemimpinan PAS banyak terjadi perkembangan yang signifikan meski harus diakui masih banyak harapan dalam visi-misi yang belum terwujud menuju Kota Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Sudah  saatnya Kota Bekasi sebagai gerbang utama Jawa Barat menggugat Pemrov Jabar atas peran strategisnya. Kota Bekasi menyumbang PAD Jabar dari pajak BBNKB dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hampir Rp.1,7 triliun (terbesar kedua), namun yang kembali ke PAD Kota Bekasi hanya 30% dari nilai tersebut. Belum lagi pajak industri yang masuk ke pemerintah pusat.

Kota Bekasi yang dulu menjadi penyangga Ibukota DKI Jakarta saat ini menjadi Mitra Praja Utama (MPU) Jakarta sebagai kota transit komuter yang berpenduduk sekitar 2,5 juta. Hampir 60% penduduknya bekerja di Ibukota Jakarta. Berbagai kendala dan permasalahan publik muncul karena tidak mampu mengikuti perkembangan kota yang luar biasa.           

Berbagai cap negatif muncul dan sempat di-bully karena menjadi kota terkotor ke-3 se Jabar dan salah satu kota termacet di Indonesia. Kota Bekasi yang semula hanya kota sedang kini berkembang menjadi kota metropolitan dengan keangkuhan gedung-gedung pencakar langit dengan maraknya pembangunan pusat perbelanjaan moder dan apartemen. Bahkan seolah pembangunan kaum kapitalis itu tidak terkendali sehingga menimbulkan dampak permasalahan perkotaan seperti banjir dan gaya hidup yang konsumtif.

Pengendalian wilayah perkotaan tidak diimbangi dengan ketersedian ruang publik seperti ruang terbuka hijau, taman keluarahan dan sarana olahraga terbuka di tingkat bawah serta sarana prasarana penunjang lainnya. Berbabagi terobosan mendapatkan apresiasi warga masyarakat seperti pemberlakuan car free day di Jl. Ahmad Yani. Namun sayang trek yang pendek dan jam pemberlakukan yang pendek seolah masyarakat kurang puas sehingga perlu diperpanjang trek dan jam pemberlakuan car free day.

Kemarin Sabtu (8/3) dalam care free day sekitar 35.000 warga masyarakat Kota Bekasi yang haus berolahraga dan hiburan berkumpul sekaligus memeloti perkembangan pembangunan kotanya. Dalam acara itu juga dipecahkan rekor MURI memakan makanan khas Bekasi Gabus Pucung. Warga memang bangga dengan Stadion Patriot yang berdiri megah yang akan rampung tahun ini dengan total biaya mencapai Rp. 400 miliar, Gedung Pemkot 10 lantai, jembatan layang Summarecon, RSUD 8 lantai.

Namun kebanggaan itu belum diiringi dengan pembangunan yang menyeluruh seperti penanggulangan banjir, penyerapan tenaga kerja, amburadulnya tata kota, sarana-prasrana jalan yang masih sering tambal sulam karena kualitasnya yang di bawah standar, jaringan utilitas perkotaan yang amburadul sehingga Kota Bekasi jauh mendapat piala Adipura.

Layanan pendidikan masih menyisakan maraknya pungli di sekolah dan masih banyaknya sarana prasarana pendidikan yang kurang memadai. Layanan kesehatan yang masih belum maksimal karena warga miskin masih sulit pengakses layanan kesehatan gratis. Program Kartu Bekasi Sehat (KBS) tumpang tindih dengan diberlakukannya BPJS. Saat ini meski Gedung RSUD 8 lantai sudah berdiri namun sarana prasarana kelengkapan medisnya masih minim sehingga belum maksimal digunakan. Hampir setiap hari masih ada ditemukan kasus warga miskin masih sulit terlayani secara maksimal.

Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar emiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi menghubungkan antara strategi pembangunan yang dipilih dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah dirumuskan.Arah kebijakan selama lima tahun ke depan dijabarkan kedalam tahapan-tahapan tahunan.

Namun arah kebijakan pembangunan (rood map) tahunan ini tidaklah mulus seperti apa yang diharapkan. Masih banyak kendala dalam penerapannya maupun daya dukungnya karena ketidaksiapan aparat di lapangan. Faktor prilaku birokrasi yang masih lamban dan marah suap-pungli menjadi faktor penghambat utama. Faktor penyediaan sarana prasara yang representatif terkendala anggaran rehabilitasi kantor kelurahan-kecamatan yang seolah dicicil.  

Tahun pertama (Tahun Kelembagaan dan Penataan):

Arah kebijakan pada tahun pertama RPJMD Kota Bekasi periode 2013-2018 atau tahun Kelembagaan dan Penataan diarahkan untuk memperkokoh kelembagaan pemerintahan daerah dan seluruh sektor pembangunan Kota Bekasi sebagai penopang utama pelaksanaan pembangunan di Kota Bekasi selama jangka waktu lima tahun masa pembangunan Kota Bekasi periode 2013-2018. Penataan seluruh sektor pembangunan dilakukan untuk mempersiapkan seluruh lini pembangunan di Kota Bekasi untuk menghadapi periode pembangunan yang akan berjalan dengan lebih pesat di masa yang akan datang. Penguatan kelembagaan dilakukan tidak hanya pada lembaga pemerintah daerah, namun juga pada kelembagaan sosial masyarakat dan kelembagaan politik yang memiliki pengaruh yang besar terhadap kemajuan pembangunan Kota Bekasi.

Langkah ini dimulai dengan menata semua lembaga pemerintah agar lebih manusiawi memberikan pelayanan public. Semua loket-loket layanan warga masyrakat di kelurahan, kecamatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, RSUD, Puskesmas dirombak total dengan lebih terbuka dan semua orang bisa mengawasi. Namun sayang  minimnya sosialisasi ke tingkat RT/RW malah sering menjadi kendala karena faktor teknis. Semua warga yang memerlukan pelayanan memanganggap begitu datang langsung semua yang diperlukan langsung jadi. Padahal banyak kendala ditemui, justru kelengkapan administrasi pemohon dan dokumen menjadi faktor utama.

Begitu juga dalam akses layanan kesehatan gratis bagi warga miskin (KBS). Realita dlapangan akses layanan kesehatan gratis bagi pasien miskin memang sudah mulai dirasakan. RSUD Kota Bekasi karena kelimpungan menerima pasien miskin sudah membangun 300 kamar non kelas yang akan diperuntukan bagi pasien miskin (RSUD 8 lantai). Karena MoU dengan 39 RS  swasta dalam program Kartu Bekasi Sehat (KBS) tidak berjalan mulus dan kondisinya berbenturan dengan program BPJS. Program KBS seolah sudah otomastis digantikan BPJS.

RS swasta hanya menggugurkan kewajiban untuk menerima pasien miskin bahkan stigma pasien miskin sudah ketakutan duluan jika berobat ke RS swasta. Repotnya belum apa-apa, RS swasta sudah protes terkait pencairan anggaran per triwulan padahal menerima pasien miskin saja masih banyak yang mangkir. Jika mau jujur berani tidak RS swasta berani melakukan sosialisasi ke tingkat RW dan memasang spanduk menerima pasien miskin.

Begitu juga program rehabilitasi para pengguna narkoba untuk berobat secara gratis di RSUD Kota Bekasi. Meski para pengguna tidak akan diproses secara hukum, tetap saja mereka ketakutan. Perlu upaya jemput bola dengan pendekatan persuasive bekerjasama dengan Polresta Bekasi dan para orangtua pengguna narkoba. (Bagian 1- Bersambung)

Oleh : Didit Susilo (Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi)