Didit Susilo: Menakar Arah Kebijakan Tiga Tahun Kepemimpinan PAS (Bagian -2) 

0
103
Didit Susilo

ARAH kebijakan pada tahun kedua RPJMD Kota Bekasi periode 2013-2018 atau disebut juga sebagai tahun pelayanan dasar diarahkan untuk mencapai pemenuhan pelayanan dasar dalam kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan percepatan pembangunan Kota Bekasi di tahun pembangunan selanjutnya. Selain itu pada tahun ke dua pembangunan RPJMD periode 2013-2018 diarahkan untuk dapat memperkuat aspek ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga memberikan jaminan kondusifitas Kota Bekasi di tahun-tahun berikutnya.

Peta jalan kebijakan sebuah kota pasti akan berusaha memenuhi pelayanan dasar warga masyarakatnya. Layanan ini meliputi akses layanan pendidikan 12 tahun, layanan kesehatan, layanan kependudukan, layanan perizinan, layanan pemakaman, layanan persampahan dan bebagai layanan yang bersentuhan langsung dengan hajad orang banyak. Layanan yang digadang warga pasti mudah, murah, ramah, cepat dan tidak berbelit-belit. Prinsip pelayanan yang transparan, anti suap, akuntabel dan beradab. Jika gratis harus disosialisasikan dan ditempel di loket pelayanan sebagai bagian layanan dan jika harus membayar juga harus tersosialisasi secara baik. Cap negatif warga masyarakat jika ada loket pasti ada pungutan harus dihilangkan.         

Saat ini hampir semua layanan di Kota Bekasi sudah disiapkan dengan loket-loket yang lebih presentatif, transparan dan terbuka. Namun yang justru sering dikeluhkan oleh masyarakat para petugas pelayanan itu sendiri. Petugas masih belum siap hingga kelurahan berlaku secara professional seperti pelayanan bank swasta. Tetap saja ada oknum yang memanfaatkan keterbukaan pelayanan untuk ‘nyalo’ sehingga menimbulkan biaya tinggi.   

Sudah menjadi kewajiban Pemkot Bekasi untuk melayani kebutuhan masyarakat yang bersifat mendasar. Namun untuk memberikan pelayanan tersebut, pemda wajib mengikuti Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah. SPM ini harus dipenuhi agar pelayanan  menjadi berkualitas, karena pelayanan berkualitas merupakan faktor pendukung bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Pemerintah telah menetapkan 15 SPM masing-masing menyangkut kesehatan, lingkungan hidup, pemerintahan dalam negeri, sosial, perumahan rakyat, pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, keluarga berencana, pendidikan, pekerjaan umum, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, kominfo, kesenian, perhubungan dan penanaman modal.
 
Masih ditambah layanan UMKM, pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan dan pelayanan lainnya.

SPM  ini mesti dipenuhi, karena akan diperoleh manfaat yang cukup besar yaitu terjaminnya masyarakat untuk menerima pelayanan dasar dari Pemkot Bekasi, serta dapat mengukur sejauh mana pemda dapat memenuhi kewajibannya menyediakan pelayanan dasar. Manfaat lain, untuk memperjelas tugas pokok Pemkot Bekasi dan dapat dipakai sebagai check and balance antara eksekutif dan legislatif. Bangunan sistem dan kelembagaan menjadi penting dilakukan sebagai dasar merancang standard pelayanan publik yang optimal. Idealnya otonomi daerah memberi dampak nyata dalam peningkatan layanan oleh Pemkot kepada masyarakat.

Sebelumnya, isu-isu pelayanan publik ini kurang menjadi perhatian karena berkembang asumsi bahwa pelayanan publik itu hanyalah urusan pemerintah saja, mulai dari proses perumusan kebijakan, implementasi, sampai dengan evaluasi. Masyarakat seringkali tidak bisa mengakses segala informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan dasar yang semakin transparan telah berdampak pada kesadaran orang untuk ikut terlibat dalam proses pelayanan publik baik dalam proses perumusan kebijakan, implementasi, sampai dengan evaluasi, dan pengawasan.

Pada hakekatnya penyelenggaraan pelayanan publik merupakan amanat yang diberikan rakyat kepada penyelenggara negara (ekskutif dan legislatif) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kesejahteraan ini dilakukan dengan memprioritaskan pelayanan-pelayanan dasar bagi masyarakat. Dalam kenyataannya, masih sedikit dari masyarakat yang bisa memahami pekayanan publik sebagai hak dan bukan pemberian pemerintah, apalagi seluk beluk permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sebagian masyarakat masih menyederhanakan pemahaman tentang pelayanan publik yang diartikan sebagai pemberian pemerintah. Dengan pemahaman yang sederhana itu, ketika sebagian rakyat memahami pelayanan publik sebagai pemberian dari pemerintah, masyarakat memahami pelayanan publik sebagai aktivitas belanja yang menggunakan uang pemerintah. Pemahaman yang demikian akan membawa akibat masyarakat akan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan pelayanan publik itu kepada pemerintahan, karena dalam pandangan masyarakat tersebut uang yang dibelanjakan untuk pelayanan publik itu milik pemerintah. Masyarakat merasa tidak memiliki hak mencampuri pengelolaan pelayanan publik.

Dengan demikian pemahaman yang benar tentang pelayanan publik ini menjadi penting. Pelayanan publik harus dijadikan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan kegiatan yang dibiayai dengan uang uang publik. Pelayanan publik ini mempunyai arti penting terutama bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pelayanan publik haruslah ditujukan untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak-hak dasar manusia. Pengertian hak-hak dasar manusia tersebut sebagai hak ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk membebaskan dirinya dari kemiskinan, keterasingan, dan keterbelakangan.

Essensi dasar dari kebijakan pelayanan publik adalah implementasi pengelolaan uang masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, maka peran masyarakat dalam management pelayanan public mempunyai makna yang penting. Peran masyarakat di sini penting dilakukan untuk menghindari berbagai penyimpangan yang akhirnya justru merugikan masyarakat. Peran tersebut tidak hanya terjadi pada proses pelaksanaan tetapi sebaiknya mulai dari proses perencanaannya, supaya dalam proses perencanaan disusun dengan memperhatikan berbagai kepentingan, saran, dan kritik dari masyarakat.

Semestinya penyusunan kebijakan pelayanan public memenuhi tiga syarat, yaitu: (1) Si pembuat keputusan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh publik (accountable); (2) Prosesnya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga tidak mengindikasikan adanya korupsi dan kolusi (transparent); (3) Proses itu juga terbuka untuk mengakomodasi opini kritis khalayak ramai (participated).

Maka prinsip pelayanan dasar di Kota Bekasi tetap saja yang mempunyai hak dan merasakan warga masyarakat Bekasi. Bagaimana warga terlayani secara baik, bagaimana warga diperlakukan dan masih ada atau tidak pungli yang selama ini masih dikeluhkan warga masyarakat. Sehingga pelayanan dasar pantas dirasakan sudah transparan, akuntabel, partisipasif, adil dan ‘melayani’. ** (bersambung)

Oleh; Didit Susilo (Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi)