LKBH ICMI: Kejagung Harus Ambilalih Semua Kasus Korupsi  di Kejari Kota Bekasi

0
85
Kejaksaan Negeri Kota Bekasi

BERITA BEKASI – Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Cendekiawan Muslim Indonesia (LKBH-ICMI), Abdul Chalim Soebry sangat menyayangkan buruknya kinerja aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi. Penanganan dan pengusutan kasus hukum soal dugaan korupsi dianggap masih jauh dari harapan masyarakat Kota Bekasi.

Menurutnya, hal tersebut bisa dilihat dalam pengungkapan sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang tidak pernah menyentuh ke pejabat tingkat tinggi, tetapi masih sebatas menyeret mereka yang hanya menduduki jabatan level -Kasie ataupun Kabid. 

“Apakah memang pejabat atau atasannya tidak terlibat? Atau jangan-jangan memang Jaksanya yang tidak mampu mengungkapnya?,” ujar Abdul Chalim Soebry kepada Beritaekspres.com, Rabu (1/4/2015).

Kasus TPU dan Multimedia, katanya, bisa dijadikan salah satu contoh dimana Kajari tidak mampu menyentuh sampai ke akar-akarnya. Patut diduga ketidakberanian Kajari dalam mengungkap setiap kasus korupsi ini, tidak lepas dari kemungkinan karena suami Kajari tersebut sudah masuk sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bekasi,” sindirnya.foto-grand-dika-city5

Sehingga, tambahnya, patut diduga pula adanya konflik kepentingan. Diakui Abdul Chalim Soebry, memang masyarakat tidak memaksa dan menekan Kajari agar berani membongkar semua kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kota Bekasi, tapi kalau sudah seperti ini, sudah tidak dapat berharap banyak.

“Makanya kami mendesak kepada Kejaksaan Agung RI untuk menurunkan timnya dan mengambilalih semua kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kota Bekasi,” tandasnya.

Soal TPU, menurut Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Kota Bekasi, Didit Susilo mengatakan, kasus kompensasi penyediaan lahan kuburan oleh para pengembang yang sudah terjadi sejak Kota Bekasi berdiri 17 tahun lalu, sudah pernah dilakukan pemeriksaan oleh Kejari Kota Bekasi, tapi lagi-lagi mandek dan mengendap dan tidak jelas arahnya.

“Dulu juga kasus ini sudah pernah dibuka dan diperiksa Kejari Kota Bekasi, tapi ujung-ujungnya tidak ada kejelasan dan sekarang kembali lagi diperiksa, ya kita lihat aja nanti kabar akhirnya,” kata Didit.

Ratusan pengembang sambungnya, diduga menempuh jalur kilat dan tidak mengikuti prosedural. Pada saat itu para pengembang boleh memberikan kompensasi berupa uang sehingga rawan digelapkan.

Kemudian dari aturan itu para pengembang harus menyediakan lahan TPU di lokasi yang sudah ditentukan dengan menyerahkan bukti SPH TPU lengkap dengan berita acara penyerahan. “Jika memang benar seharusnya Kota Bekasi tidak kekurangan lahan TPU karena ada ratusan pengembang,” tegasnya.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 74 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 4 tahun 200 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2000 – 2010 dan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan sudah diatur secara tegas terkait kompensasi lahan TPU,” terangnya.A

Masih kata Didit, surat SK Penunjukan TPU dan Bukti pelepasan hak (SPH) atas penyediaan lahan TPU dari Pengembang ke Pemerintah Kota dengan kriterian a. Perumahan Vertikal (tipe diatas 36 sebesar 3.5 M2/ unit dan tipe dibawah 36 sebesar 2 M2/unit b.Ruko/Rukan berjumlah ≥ 5 unit seluas 2 M2/unit.c.Perumahan Horizontal 2% dari luas yang dikuasai.

Terkait SK Penunjukan TPU (DPPPJU) lanjutnya, harus dilengkapi bukti akta perjanjian pengikatan penyerahan dan pelepasan hak atas tanah PSU oleh pengembang kepada Pemerintah Kota (Pemkot) untuk kawasan perdagangan dan jasa yang dikelola oleh perusahaan perdagangan dan jasa dengan Luas lebih dari atu sama dengan 0,5 Ha (setengah hektar) sampai dengan kurang dari 5 Ha (lima hektar).

Kawasan Pusat Bisnis (Central bussines district) yang dikembangkan dikelola oleh perusahaan kawasan perdagangan dan jasa dengan luas lebih dari atau sama dengan 5 Ha (lima hektar). Kawasan Industri/Pergudangan yang dikelola oleh kawasan perusaan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri dengan luas lebih dari atau sama dengan 5 Ha (lima hektar).

Pengembang/developer, tambahnya, wajib menyediakan dua persen dari total tanah yang akan dikembangkannya untuk TPU sebagai bagian fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Ini digariskan dalam permendagri No.9 tahun 1987 dan Kepmen PU No. 378 Tahun 1987. Terkait kompensasi yang menjadi kewajiban pengembang sebetulnya juga sudah dibayar oleh konsumen pemberi perumahan dan apartemen secara tidak langsung.

“Kan hampir semua pengembang tidak memiliki lahan TPU, mereka wajib memberikan kompensasi TPU. Makanya Kajari jangan seperti panas-panas tai ayam dalam membongkar kasus kompensasi lahan kuburan,” pungkasnya. (Indra Sukma)