Kejati Jabar Ferry Wibisono: Kinerja Kejari Bekasi, Tetap Dalam Pengawasan Kejati Jabar

0
14
Kejati Jabar: Ferry Wibisono

BERITA BEKASI – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Ferry Wibisono mengatakan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi, tetap dituntut untuk bekerja secara objektif dan professional, dibawah pengawasan Kejati Jabar dalam menjalankan tugas dan pungsinya.

“Kejaksaan adalah Institusi yang tidak tergantung dari individu Kajari,” ujar Ferry Wibisono kepada Beritaekspres.com melalui telepon selulernya, Senin (6/4/2015).

Menurut Ferry, penyidikan tindak pidana korupsi (TPK) oleh Kajari Kota Bekasi dalam setahun ini sudah meningkat. Semua laporan indikasi TPK pasti akan ditindaklanjuti untuk mencari bukti tindak pidana jika ada. “Diharapkan, bantuan data yang akurat dari masyarakat dan tidak sebatas asumsi atau penyimpangan,” tegasnya.

Kita tambahnya, tetap akan terus mengawasi kinerja Kajari Kota Bekasi. “Silahkan masyarakat berikan data dan laporan yang akurat. Semua laporan yang masuk pasti akan segera ditindaklanjuti, terlebih lagi kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Kejaksaan Institusi yang tidak tergantung dari individu Kajari,” ulasnya.    

Sebelumnya, Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Cendekiawan Muslim Indonesia (LKBH-ICMI), Abdul Chalim Soebry sangat menyayangkan buruknya kinerja aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi. Penanganan dan pengusutan kasus hukum soal dugaan korupsi dianggap masih jauh dari harapan masyarakat Kota Bekasi.

Menurutnya, hal tersebut bisa dilihat dalam pengungkapan sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang tidak pernah menyentuh ke pejabat tingkat tinggi, tetapi masih sebatas menyeret mereka yang hanya menduduki jabatan level -Kasie ataupun Kabid. 

“Apakah memang pejabat atau atasannya tidak terlibat? Atau jangan-jangan memang Jaksanya yang tidak mampu mengungkapnya?,” ujar Abdul Chalim Soebry kepadaBeritaekspres.com pekan lalu.

Kasus TPU dan Multimedia, katanya, bisa dijadikan salah satu contoh dimana Kajari tidak mampu menyentuh sampai ke akar-akarnya. Patut diduga ketidakberanian Kajari dalam mengungkap setiap kasus korupsi ini, tidak lepas dari kemungkinan karena suami Kajari tersebut sudah masuk sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bekasi,” sindirnya.

Sehingga, tambahnya, patut diduga pula adanya konflik kepentingan. Diakui Abdul Chalim Soebry, memang masyarakat tidak memaksa dan menekan Kajari agar berani membongkar semua kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kota Bekasi, tapi kalau sudah seperti ini, sudah tidak dapat berharap banyak.

“Makanya kami mendesak kepada Kejaksaan Agung RI untuk menurunkan timnya dan mengambilalih semua kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kota Bekasi,” pungkasnya. (Indra)