AJI Jakarta Desak Polres Bekasi Kota, Serahkan Kasus Radar Bekasi ke Dewan Pers

0
176
Aksi Wartawan Bekasi

BERITA JAKARTA – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mendesak Kepolisian Polres Bekasi Kota untuk segera menyerahkan kasus sengketa pemberitaan antara seorang politikus lokal Partai Amanat Nasional (PAN) dan Radar Bekasi ke Dewan Pers. Selain itu, AJI Jakarta meminta kepolisian menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam menangani kasus sengketa terkait pemberitaan tersebut, Jumat (10/4/2015).

Pada Kamis 9 April 2015 kemarin, Polres Bekasi Kota telah melayangkan surat pemanggilan terhadap jurnalis Radar Bekasi, Randy Yosetiawan Priogo (27), sebagai saksi kasus pencemaran nama baik. Pemanggilan itu, terkait adanya laporan balik dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang PAN Bekasi Utara, Iriansyah yang melaporkan, Randy ke Polres Bekasi Kota dengan dengan sangkaan telah melakukan pencemaran nama baik (Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pengaduan ini merupakan buntut dari pemuatan berita berjudul “DPC Bekasi Utara Sebut Pimpinan DPD Masa Bodo” di Radar Bekasi yang dimuat pada, 18 Februari 2015 dan dalam sumber pemberitaan ini, salah satunya adalah Iriansyah sebagai Ketua DPC PAN Kota Bekasi.

Rendy Yosetiawan Priogo
Rendy Yosetiawan Priogo

Sehari setelah pemuatan berita tersebut, Randy dikeroyok oleh tiga orang di Rumah Makan Arrauna yang berlokasi di Jalan Serma Marzuki, Margajaya, Bekasi Selatan. Pengeroyokan ini, langsung disaksikan atau dipertontonkan oleh Ketua DPD PAN Kota Bekasi, Faturahman Daud dan Iriansyah. Saat ini, Kepolisian Resort Kota Bekasi Kota telah menetapkan dan menahan dua tersangka selaku eksekutor yang mengeroyok Randy, tapi sampai kini mereka belum diadili.

AJI Jakarta menyatakan tindakan pengadu melaporkan jurnalis ke kepolisian dengan pasal pencemaran nama baik akibat sengketa pemberitaan, bertentangan dengan UU Pers. Ketidakpuasan atau keberatan terhadap berita, harus diselesaikan lewat mekanisme hak jawab dengan memberikan tanggapan terhadap pemberitaan yang merugikan nama baik narasumber atau pembaca. Pasal 5 UU Pers mewajibkan media yang bersangkutan wajib memuat hak jawab tersebut secara proporsional. Mekanisme lain ialah melalui hak koreksi, yakni meralat informasi yang keliru yang telah diberitakan.

Selain UU Pers, Kepolisian Resort Kota Bekasi Kota harus memproses kasus sengketa pemberitaan ini berdasarkan nota kesepahaman antara Kepala Kepolisian RI dengan  Dewan Pers. Di dalam nota kesepahaman nomor 01/DP/MoU/II/2012 dan 05/II/2012 itu, Kepolisian memproses laporan pengadu dengan berkonsultasi kepada Dewan Pers hingga sengketa pemberitaan ini selesai.

Aksi Demo Wartawan Bekasi Depan Polres Bekasi
Aksi Demo Wartawan Bekasi Depan Polres Bekasi

Berkaitan dengan kasus laporan pencemaran nama baik terhadap jurnalis Radar Bekasi, AJI Jakarta menyatakan. Satu, mendesak Kepolisian Resort Kota Bekasi Kota agar segera menyerahkan pengaduan sengketa pemberitaan Radar Bekasi ke Dewan Pers.  Hal itu telah sesuai dengan UU No.40/1999 tentang Pers dan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kepala Polri dan Dewan Pers dalam menangani setiap pengaduan masyarakat seputar sengketa pemberitaan, termasuk sengketa pemberitaan Radar Bekasi.

Dan kedua, mengajak masyarakat, termasuk para politikus, untuk menyelesaikan setiap sengketa pemberitaan dengan mekanisme hak jawab dan hak koreksi sebagaimana telah diatur di dalam UU Pers, bukan melaporkan jurnalis dengan pasal pencemaran nama baik. (Indra)