Guna Hindari Komplik Horizontal, Koperasi TNI-AU Dirikan Posko di Sawangan Depok

0
180

BERITA JAKARTA – Induk Koperasi TNI-AU (Inkopau) mendirikan posko penelusuran dan pendataan, terkait  carut marutnya kepemilikan tanah, antara TNI AU dengan sejumlah pihak yang mengklaim tanah seluas 243 hektar di Pondok Petir, Sawangan, Depok. Hal tersebut dilakukan guna menghindari konflik horizontal.

“Posko ini guna melaksanakan pendataan tanah Inkopau di Kecamatan Sawangan, Depok. Dalam kegiatan Penelusuran dan Pendataan tanah tersebut, Inkopau berharap agar warga dan semua pihak dapat hendak menahan diri, agar tidak terjadi hal tindak anarkis,” kata Kuasa Hukum Inkopau, Herdiyan Saksono SH, kepada Beritaekspres.com, di kompleks TNI AU, Jalan Pasar Minggu Raya No. 32, Pancoran, Jakarta Selatan, kemarin.

Sebelumnya posko pendataan telah  didirikan sejak Februari 2015,sebagai solusi untuk menyikapi aksi pembongkaran paksa Posko TNI AU di Pondok Petir yang pernah dilakukan sejumlah oknum warga di tanah sengketa tersebut. Padahal, kata Herdiyan berdasarkan dokumen yang dikantongi pihaknya, pendirian posko itu sah. Sebab, Inkopau diketahui pernah melakukan pembebasan tanah Landrefrom di Desa Cinangka, Serua dan Pondok Petir, Kecamatan Sawangan, Depok seluas + 243 Ha atas dasar SK Kinag Nomor 205 D/VIII-54/1964 tanggal 31 Desember 1964. Bahkan, tanah tersebut sudah ditetapkan berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 554 K/Sip/1973 tanggal 17 September 1973.

Singkat cerita, setelah putusan MA tersebut, rupanya tanah yang telah dimenangkan oleh Inkopau tidak langsung diambil alih, melainkan digarap oleh masyarakat. Tak pelak, akhirnya terjadi sengketa tanah antara Inkopau dan sejumlah pihak dan warga setempat. “Tetapi tanpa sepengetahuan Inkopau dan penggarap tanah tersebut telah diperjualbelikan tanpa izin dari Inkopau,” jelasnya. 

Herdiyan pun menambahkan, jika sejatinya tanah 243 hektar itu diperuntukkan mensejahterakan Keluarga Besar TNI Angkatan Udara Herdiyan pun menambahkan, jika sejatinya tanah 243 hektar itu diperuntukkan mensejahterakan Keluarga Besar TNI Angkatan Udara, yakini dengan mendirikan rumah non dinas, termasuk PNS dan para prajurit AU.

“Pengrusakan Posko itu sudah kita laporkan ke Polda, ditangani oleh unit 3 Resmob. Sebenarnya, kita mendirikan Posko Penelusuran data di Pancoran ini lagi, karena kita taat aturan hukum. Kita tidak mau tangan besi, kepada para pihak dan warga yang sudah banyak mengklaim tanah itu. Kita harus duduk bersama, untuk cari kebenaran atas tanah itu,” pungkasnya. (Yon)