Dr. Anhar Nasution: Ironis, Ditengah Darurat Narkoba UU No. 35/2009 Molor 4 Tahun

0
373
Dr. Anhar Nasution

“Anak Cucu Suntik Narkoba di Depan Kita & Kita Tidak Berdaya, Tunggu Kiamat Saja……”   

MESKI korban penyalahguna narkoba terus berjatuhan, ironisnya Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika perumusannya berjalan alot dan terlama dibanding undang-undang lainnya. Sekjen Forum Kemasyarakatan Anti Narkoba (Fokan) Jakarta Timur, Dr. Anhar Nasution mantan anggota DPR RI angkat bicara.

“Saat saya terpilih menjadi anggota DPR RI, waktu itu tahun 2004. Kebetulan di Komisi III dan saya ditugaskan untuk membahas undang-undang yang berkaitan dengan narkotika. Waktu itu ada psikotropika. Akhirnya kita satukan menjadi UU Narkotika,” ujar Dr. Anhar Nasution saat ditemui Beritaekspres.com, Rabu (29/4/2015).

Dikatakannya, bahwa undang-undang ini hampir praktis nyaris tidak selesai. Saya katakan tidak ada tarik-menarik dan tidak ada intervensi dari bandar, tapi anehnya saya melihat dari banyak anggota itu sendiri seolah-olah tidak serius menangani. Apapun alasannya harus kita selesaikan. Sehingga dengan berbagai upaya yang kita buat, peraturan dan ketentuan yang kita buat tidak harus 2/3 yang hadir. Butuh waktu 4 tahun praktis 5 tahun dan saya bilang undang-undang terlama yang dibuat, padahal ini sudah sangat urjen,” terangnya.Anhar Nasution

Setelah diundangkan lanjutnya, banyak orang bilang ini undang-undang ambivalen, undang-undang sangat kejam, di satu sisi undang-undang sangat memberikan peluang kepada korban untuk  direhab. Pada saat dirumuskan kita sudah melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk profesor, pakar dan ahli hukum segala macam. Jika ada orang mengatakan undang-undang ini tidak humanis, justru saya katakan undang-undang ini sangat humanis. Dikatakan oleh mereka bahwa undang-undang ini enteng-enteng saja, banyak yang bisa lepas. Saya katakan bahwa yang melepaskan itu bukan undang-undangnya tapi oknum yang menjalankan undang-undang itu,”tegasnya.

Masih kata Anhar, antusias itu, yang harus kita pantau dan kita kritisi. Nah, untuk itulah dalam undang-undang, turut diatur peran serta masyarakat, dibuat khusus dalam Bab 13, dan di Pasal 104, dijelaskan bahwa masyarakat diberikan hak seluas-luasnya untuk berperan serta dalam P4GN ini. Sehingga tidak ada celah bagi aparat atau oknum yang berlaku tidak baik untuk main-main. Karena masyarakat memantau. Kendalanya masyarakat belum diberikan pencerahan bagaimana caranya memantau. Harusnya negara dalam hal ini BNN memberikan stimulans yang cukup kepada masyarakat agar bergerak. Nah, setelah masyarakat bergerak pada akhirnya nanti sudah menggelinding, nggak perlu lagi uang dari negara. Uang di masyarakat lebih banyak daripada uang di Negara, tapi masyarakat harus digerakkan, dipacu untuk bergerak,” imbuhnya.

“Fokan ini perwujudan dari Undang-undang No.35 Tahun 2009 dinyatakan adanya peran serta masyarakat. Masyarakat diberikan hak seluas-luasnya untuk mencari informasi, menerima, dan melaporkan informasi sesuai dugaan tindak pidana narkotika. Dalam hal ini BNN dapat membentuk sebuah lembaga dan lembaga ini yang kita sebut Fokan,” katanya.

Saya berharap tambahnya, masyarakat mulai sekarang harus perduli jangan menunggu sampai nanti kita sudah tua baru sadar bahwa narkoba itu bahaya. Saya kuatir kita sudah jadi kakek-kakek, takutnya anak cucu kita menyuntik narkoba ke dalam dirinya di depan kita. Kita nggak mampu lagi berbuat apa-apa dan saat itu tinggal menunggu kiamat saja. Oleh karena itu, mulai saat ini kita harus perduli terhadap P4GN,”pungkasnya. (Tejo Nagasakti)