Meski Sudah Dilayangkan Surat Penghentian, PT.PJP Masih Melakukan Kegiatan Usaha

0
477

BERITA BEKASI- PT Putra Jaya Pemrakarsa (PJP) dianggap melecehkan produk hukum yang dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Pasalnya, perusahaan yang diketahui tidak dilengkapi dengan sejumlah ijin itu mengabaikan surat penghentian kegiatan dari Dinas Tata Kota (Distako) Bekasi.

Diketahui, Distako Bekasi melayangkan surat penghentian kegiatan pada Senin (11/5/2015) lalu. Isi surat itu menyebutkan, Pemkot Bekasi menghentikan kegiatan dilingkungan perusahaan hingga proses ijin selesai.

Namun sayangnya, surat penghentian kegiatan dari Distako tersebut seakan-akan diabaikan pemilik perusahaan. Sebab, hingga saat ini, sejumlah karyawan masih melakukan pekerjaan membuat genting metal.

“Jika surat resmi penghentian kegiatan dari Pemkot Bekasi yang dilayangkan melalui Distako Bekasi diabaikan pemilik perusahaan, dapat diartikan melecehkan produk hukum yang dikeluarkan pemerintah daerah,” ujar Ketua Gerakan Aspirasi Rakyat Demokrasi (Garda) Bekasi RI, Nur Fatah, Selasa (12/5).

Dikatakan Nur Fatah, salah satu pemegang saham perusahaan itu adalah Kepala Seksi Trantib Kecamatan Bekasi Selatan, Yayan Sopiandi. “Sebagai pejabat penegak peraturan daerah (Perda), seharusnya Yayan malu dengan kondisi perusahaan itu tanpa dilengkapi dengan izin,” terangnya.

Menurut Nur Fatah, bentuk pelecehan surat penghentian kegiatan dari Distako Bekasi harus segera disikapi serius oleh pemerintah daerah. “Jangan karena merasa dekat dengan walikota, ijin dan surat penghentian kegiatan diabaikan begitu saja,” terangnya.

Jika tidak ada sanksi tegas, lanjut dia, pelecehan wibawa Pemkot Bekasi akan terus terjadi karena  produk hukumnya diabaikan. “Bisa jadi, apa yang terjadi di PT PJP akan dicontoh dan ditiru para pengusaha lain,” bebernya.

Apalagi, tambah Nur Fatah, disebut-sebut masih ada dua workshop milik PT PJP yang memproduksi genting metal tersebut juga tidak dilengkapi dengan IMB. (Ars)