Kepergok Mesum Dengan Istri Orang, PNS Pemkot Bekasi, Hanya Kena Sanksi Penundaan Pangkat

0
125
Ilustrasi

BERITA BEKASI – Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, kepergok tengah mesum dengan istri orang di dalam sebuah hotel di Kota Bekasi. PNS tersebut diketahui berinisial IH Golongan II.B beberapa waktu lalu.

Kepada Beritaekspres.com, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Pemkot Bekasi, Cecep Suherlan mengatakan, kasus tersebut saat ini sudah ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemkot Bekasi dan sudah diberikan sanksi terhadap yang bersangkutan.

“Kasus itu sudah ditangani penyidik PPNS dan yang bersangkutan sudah diberikan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun,” ujar Cecep Suherlan ketika dihubungi melalui telepon selulernya, Kamis (21/5/2015).

Menurutnya, saksi yang sudah diberikan terhadap yang bersangkuta itu, sudah sesuai dengan aturan kepegawaian. “Atas sanksi yang diberikan itu juga yang bersangkutan membuat pernyataan tidak puas, tapi kasus itu sudah ditangani dan diproses,” tandasnya.

Padahal sanksi pemecatan bagi PNS yang melanggar sangat berat, hal itu sesuai dengan ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Perselingkuhan yang dilakukan PNS sangat tidak etis dan bertentangan dengan statusnya sebagai abdi Negara. PNS harus memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat luas.

Jika ditemukan bukti kuat, seperti tertangkap basah dan dilaporkan oleh suami atau istri yang disertai bukti, PNS yang bersangkutan diberikan sanksi tegas bahkan bisa sampai pemecatan. Selain selingkuh, PNS, tidak di tegur  atasan juga dapat diberikan sanksi. Sanksinya bisa penurunan pangkat dan pembebasan tidak terhormat atau dipecat. Sanksi tersebut diberikan dalam rangka memberikan pembinaan kepada PNS bersangkutan, agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya kembali.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum  dan Reformasi Birokrasi Mentawai Sari Dewi, mengatakan, sanksi tegas bagi PNS selingkuh dapat diberikan sebagai komitmen pemerintah menciptakan birokrasi yang bersih. Karena, kata dia, selama ini tidak sedikit akibat perselingkuhan yang ada, citra PNS menjadi buruk. Padahal sebagai pelayan masyarakat, PNS seharusnya memberikan contoh yang baik.

”Jadi sekarang itu sanksinya sangat tegas. Bagi PNS yang terbukti selingkuh, akan diberhentikan dengan tidak hormat dan tidak atas permintaan sendiri,” ujarnya.

Menurut Dewi, sebagai wujud komitmen sanksi tidak hanya akan dijatuhkan kepada PNS yang dimaksud. Namun bagi atasan sang PNS tersebut juga dapat diancam terkena pemberian sanksi, jika tidak mau menghukum PNS yang jelas-jelas terbukti melakukan perselingkuhan. (Indra)