Kesie Intel Kejari Bekasi, Ade Hermawan: Ajukan Praperadilan Itu Merupakan Hak Warga Negara

0
82
Ade Hermawan

BERITA BEKASI –  Kepala Seksi Intelejen (Kasie Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi, Ade Hermawan soal dipraperadilkannya Kejari Bekasi, terkait penetapan status tersangka terhadap GS dalam kasus lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sumurbatu, Kota Bekasi mengatakan, tersangka ajukan praperadilan merupakan hak setiap warga Negara sesuai undang-undang dan Kejaksaan juga melakukan proses hukum sesuai dengan undang-undang.

“Kalau GS mengajukan praperadilan itu haknya sebagai warga Negara silahkan aja dan harus diingat, kita juga melakukan sesuatu itu sesuai dengan UU juga,” ujar Ade Hermawan kepada Beritaekspres.com, Kamis (21/5/2015)

Menurutnya Ade, penetapan GS itu, sudah melalui mekanisme dan proses dari pemeriksaan yang selama ini berjalan. “Silahkan aja, kalau memang GS mengajukan praperadilan dan sekali lagi saya jelaskan itu sudah merupakan haknya sebagai warga Negara,” ulasnya lagi singkat sambil berlalu menuju halaman parkir.

Sebelumnya, penetapan tersangka kasus penyelewengan Tanah Pemakaman Umum (TPU) Sumur Batu, yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi terhadap GS, menjadi pertanyaan besar oleh Rury Arief Rianto, kuasa hukum GS. Pasalnya menurut Rury, kliennya tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Bekasi tidak berdasarkan alat bukti yang ada.

Oleh karenanya, GS melalui kantor pengacara RAR LAW OFFICE meminta untuk melakukan praperadilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka. “Hari ini kita sudah mendaftarkan GS ke Pengadilan Negeri (PN) Bekasi untuk mengajukan Praperadilan atas statusnya tersebut yang ditetapkan oleh Kejari Bekasi dengan nomor surat pemanggilan sebagai tersangka : SP-690/0.2.25.4/Fd.1/05/2015,” ujarnya kepada Beritaekspres.com,  di kantor YLBH Putih Indonesia, Kota Bekasi, Rabu (20/5) kemaren.

Praperadilan ini lanjutnya, dilakukan untuk melihat kebenaran yang dilakukan Kejari atas penetapan GS sebagai tersangka, “kita harap dalam Praperadilan ini Kejari dapat transparan melihatkan bukti-bukti yang di jadikan dasar penetapan tersangka klien kami GS. Sebab sampai saat ini Kejari hanya mengambil asumsi yang diberikan para saksi,” terangnya.

Selain itu tambahnya, dirinya bukan tidak mendukung tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, namun tindakan pemberantasan korupsi itu harus dilakukan dengan sebenar-benarnya dengan dasar yang kuat, bukan karena adanya kepentingan pihak lain.

Sebelumnya, lahan seluas 1,1 Ha tersebut telah dibeli PT SBN dari 5 orang warga untuk di jadikan TPU Sumur Batu, Kecamatan, Bantargebang dan diduga telah di serahkan ke Pemkot Bekasi. Namun pada tahun 2012, lahan tersebut telah beralih fungsi sebagai pemukiman Perumahan Bekasi Timur Regency  (BTR) milik PT CND. (Yayah/AI)