Menteri ESDM Serahkan Proses Perizinan Migas Ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu BKPM

0
88

BERITA JAKARTA – Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan surat pendelegasian wewenang perizinan minyak dan gas bumi sebagai bagian Pelayanan Terpadu  Satu Pintu (PTSP) Pusat  di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Surat pendelegasian itu diserahkan langsung oleh Menteri ESDM Sudirman Said kepada Kepala BKPM, Franky Sibarani, disela-sela pembukaan acara The 39th Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition 2015” (IPA CONVEX 2015) di Jakarta Convention Center, Rabu (20/5/2015) siang.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, pihaknya terus berbenah diri merampingkan proses perijinan menjadi lebih sederhana. “Penyederhanaan perijinan merupakan bentuk  bagian dari upaya Kementerian ESDM untuk meningkatkan investasi,” katanya.

Ia menyebutkan, perizinan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah diturunkan dari 100 menjadi 52, dan kini dari 52 menjadi 42 jenis izin, yang keseluruhannya dimasukkan ke dalam PTSP di bawah BKPM.

“Hari ini seluruh proses perijinan migas ini kita serahkan sepenuhnya kepada BKPM sebagai contact point meskipun ada beberapa diantaranya harus kembali ke Ditjen Migas dan SKK Migas tetapi contact pointnya akan tetap satu,” papar Sudirman.

Meteri ESDM menegaskan, bahwa proses pengalihan ini merupakan satu langkah awal saja karena akan banyak diikuti dengan inisiatif yang lain.

Driver Pertumbuhan

Sementara itu Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo dalam sambutan pembukaannya mengemukakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggarisbawai tentang 3 (tiga) hal utama. Pertama, tentang upaya untuk menambah cadangan baru migas karena kebutuhan konsumsi yang meningkat, dan ini juga seiring pertumbuhan ekonomi.

Kedua, tentang target. “Target produksi migas kita belum kena sasaran,” kata Menko Kemaritiman.

Ia menyebutkan, target produksi tahun 2014 adalah 818.000 barel per hari, sedangkan pada tahun 2009 sasarannya baru 764.000 barel per hari. “Jadi sasaran kita sejak 5 tahun ini belum tercapai,” ungkap Indroyono seraya menyebutkan, bahwa Presiden Jokowi menugaskan harus dicari upaya-upaya untuk meningkatkan cadangan migas.

Ketiga, berkaitan dengan defisit kebutuhan energi, kita harus memacu pembangunan pembangkit listrik. Indroyono mengemukakan, saat ini baru 50.000 gigawatt listrik yang kita miliki dan target pada tahun 2020 adalah 93 gigawatt. Oleh karena itu, pembangunan listrik 35.000 MW untuk 5 tahun ke depan meruapakan suatu keharusan dan untuk mencapai target tersebut.

Menurut Menko Kemaritiman, minyak dan gas bumi adalah driver dalam pertumbuhan ekonommi Indonesia. Penerimaan negara dari sektor ini, ungkap Indroyono, sekitar Rp 286 triliun dalam 5 tahun terakhir atau 18 persen dari total penerimaan negara.

Indroyono menyebutkan, pemerintah memandatang harus menganbil beberapa kebijakan dalam masalah bahan bakar ini, termasuk memberikan prioritas bersama-sama, antara lain mengubah subsidi BBM dialihkan untuk hal-hal yang lebih produktif.

“Pemerintah sudah melaksanakan ini dan sudah ada uang fiskal yang cukup untuk dipakai untuk hal yang produktif, untuk infrastruktur, dll.,” terang Indroyono.

Mengenai prioritas pembangunan energi, Menko Kemaritiman menegaskan, semua sudah sepakat bahwa migas merupakan pasokan energi kita yang sangat penting di samping batu bara dan energi terbarukan. “Kita harus meningkatkan produksi dan menemukan cadangan-cadangan baru,” tuturnya.

IPA Convention and Exhibition itu bertujuan untuk mempromosikan dan menarik investasi luar negeri. Terdapat 290 perusahaan yang akan memamerkan berbagai produk dan jasa di sektor migas.Selain itu, dalam pameran tersebut juga ditampilkan inovasi teknologi dalam industri migas.

Tampakk hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri ESDM Sudirman Said, Presiden IPA Craig Stewart, Kepala BKPM Franky Sibarani, Kepala SKK Migas Amin Sunaryadi, Pimpinan dan CEO industri migas di Indonesia. (Humas Setkab/ES)