Ketua Forwara Bekasi, Agus Budiono: Soal Kasus TPU Sumurbatu Bekasi, Tunggu Jawaban Prapradilan GS

0
61

BERITA BEKASI – Penyidikan kasus pengadaan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sumurbatu, Bantargebang, Kota Bekasi dari pihak pengembang PT. Sentosa Biru Nusa (SBN) terus bergulir hingga ditetapkannya tiga tersangka yakni, NT, SM dan GS. Untuk kepentingan penyidik, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi melakukan penyitaan sebidang tanah seluas 1,1 hektare yang berlokasi di Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Bantargebang pada, Selasa (19/5/2015) lalu.

Menurut Kepala Seksi Intelejend (Kasie Intel) Kejari Bekasi, Ade Hermawan, penyitaan barang bukti lahan tersebut, untuk keperluan penyidikan dalam dugaan kasus penjualan lahan TPU milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kepada salah satu pengembang perumahan. Lahan yang disita tersebut berbentuk petakan sawah di kawasan Sumur Kramat, Kelurahan Sumurbatu, Kecamatan Bantargebang.

Sejumlah petugas dari Kejari Bekasi menancapkan sembilan papan bertuliskan “Tanah Ini Telah Disita Oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bekasi dalam Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Lahan TPU. Penyitaan lahan itu, tertera berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bekasi Nomor 05/Pen.Pid/2015/PN.BKS, tanggal 15 Mei 2015.

Penancapan papan penyitaan berwana merah di tengah sawah itu mengundang perhatian masyarakat setempat untuk menyaksikan langsung kegiatan tersebut. Ketika berstatus tersangka, NT, SM dan GS yang merupakan pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang dianggap berperan dalam pengadaan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) tersebut kepada pengembang Bekasi Timur Regency (BTR) yang dinilai merugikan Negara Rp1,2 miliar. Namun muncul tudingan bahwa penyitaan lokasi lahan TPU oleh Kejari Bekasi, berupa lahan kosong, bukan lah sebagai lahan objek sengketa yang kini sudah menjadi kavling.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Wartawan Pemantau Peradilan (Forwara) Bekasi, Agus Budiono mengatakan, pihak Kejari Bekasi harus teliti dan benar-benar mengetahui dan menguasai objek lokasi lahan yang disengketakan, karena terkait Surat Pelepasan Hak (SPH), kalau objek lokasi lahannya beda, bagaimana dengan hubungan hukumnya. “Kalau dianggap itu sebagai lahan penganti, berarti sudah tidak ada lagi masalah dong?, karena objek yang dipersoalkan itu juga belum tercatat sebagai asset milik Pemkot Bekasi,” terangnya.

Sementara lanjutnya, tuduhan yang disangkakan oleh pihak Kejari Bekasi terhadap GS dan tersangka lainnya, adalah tuduhan perbuatan tindak pidana korupsi yang dianngap telah menimbulkan kerugian Negara, karena penjualan asset milik Pemerintah Kota Bekasi. “Jadi sidang Prapradilan GS terkait status tersangkanya sudah berjalan, tinggal kita melihat jawaban dari pihak Kejari Bekasi pada sidang yang akan kembali digelar, Rabu (27/5) besok terkait penetapan tersangka GS,” tandasnya. (Indra)