Soal Praperadilan TPU, Kabag Hukum: Lahan Itu Belum Jadi Asset Milik Pemda Bekasi, PT. SBN Tetap Terhutang Kewajiban

0
97

BERITA BEKASI – Sidang ke-tiga Praperadilan GS terkait status tersangkanya oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, masuk agenda mendengar keterangan saksi ahli dan saksi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi diantaranya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD), Yayan Yuliana, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemda Bekasi, Hani Siswanto, dan Kabag Administrasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Qori, Jumat (29/5/2015).

Dalam keterangan Kabag Hukum Pemkot Bekasi, Hani Siswanto dalam persidangan mengatakan, persoalan kewajiban pihak pengembang sebesar dua persen dari luas bidang tanah yang dimiliki pengembang guna penyediaan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU), haruslah sudah dalam bentuk penyerahan fisik dan bersertifikat atas nama Pemkot Bekasi.018

“Aturannya seperti itu. Kalau tidak, belum bisa dikatakan atau tercatat sebagai asset milik Pemda Bekasi,” ujar Kabag Hukum Pemda Bekasi, Hani Siswanto dalam keterangannya didepan Hakim tunggal pimpinan Eka Budi Prijanta, Jumat (29/5).

Kalau itu belum tercapai sambungnya, maka pihak pengembang dalam persoalan ini masih terhutang kewajiban sebesar dua persen dengan Pemkot Bekasi, meskipun dalam penyerahan itu ada beberapa penyerahan, seperti penyerahan berkas ataupun lainnya. “Dalam persoalan ini, pihak pengembang masih terhutang dua persen dengan Pemkot Bekasi,” tandasnya.

Sementara, Kepala BPKAD Kota Bekasi, Yayan Yuliana dalam keterangannya lebih menegaskan, dalam persoalan kewajiban pihak pengembang PT. Sentosa Biru Nusa (SBN) didalam penyediaan lahan TPU yang berlokasi di Sumur Batu, Bantar Gebang Bekasi seluas 1,08 hektar, belum tercatat sebagai asset milik Pemda Kota Bekasi. “Sampai sekarang lokasi itu belum tercatat sebagai milik Pemkot Kota Bekasi,” tegasnya.

Pihaknya lanjut Yayan, memberikan keterangan apa adanya soal lahan TPU yang sekarang menjadi persoalan hukum. “Apa yang ada, itulah yang bisa kami sampaikan. Kami selaku BPKAD Pemkot Bekasi tidak bisa mencatat, karena memang berkasnya yang menyatakan bahwa, lahan tersebut sudah sah menjadi milik Pemkot Bekasi belum ada, makanya belum tercatat sebagai asset milik Pemkot Bekasi,” pungkasnya.019

Dalam persidangan saksi dari Pemkot Bekasi tersebut, sempat menjadi perhatian Mejalis hakim, Eka Budi Prijanta ketika mendengarkan keterangan saksi dari Kabag Administrasi Kepegawaian BKD, Qori yang menyatakan GS sudah dibebas tugaskan dari jabatan setrukturalnya di bagian Badan Kerjasama dan Investasi (KSI) Pemkot Bekasi tahun 2013 akibat tersandung persoalan hukum.

“Kok GS sudah dibebas tugaskan dalam perkara yang mana?, kalau perkara GS sebelumnya terkait perizinan dia kan divonis bebas di Tipikor Bandung. Kalau perkara yang sekarang, masih berjalan dan apa yang dihadapi GS saat ini belum tentu dia bersalah kok sudah dicopot dari jabatan setrukturalnya,” tanya Majelis hakim.

Pertanyaan itupun, dijawab oleh Qori yang mengatakan bahwa pencopotan jabatan setruktural GS itu dari rekomendasi Paperjakat kepada BKD untuk membebas tugaskan dari jabatan setrukturalnya ekselon 4A. “Kita hanya mendapatkan rekomendasi dari Paperjakat pak hakim, kalau soal pertimbangan lainnya kita kurang memahami,” terangnya.

Mendengar keterangan dari, Qori pun hakim langsung memerintahkan agar BKD memberikan keterangan yang jelas terhadap persoalan ini. “Kalau bisa tolong nanti persoalan pencopotan GS ini diperjelas persoalan perkara yang mana, agar kami bisa tahu dan jelas dalam persoalan ini,” tutupnya. (Indra)