Didit Susilo: Menjajaki Rahmat Effendi Menuju Pilkada Jawa Barat 2016

0
95
Didit Susilo

SAAT ini elektabitas dan popularitas Walikota Bekasi DR. H.Rahmat Effendi (HRE) terus menanjak. Ketokohannya sudah pantas untuk digadang-gadang berkarir politik di tingkat Jawa Barat. Selama ini perwakilan dari wilayah Pantura dan Pakuan- Tarumanegara (Kota/Kab Bogor, Kota Depok, Kota/Kab Bekasi dan Kab Karawang) selalu kalah ketika bertarung memperebutkan Jabar 1. Sedangkan jumlah pemilih di daerah-daerah tersebut separuh dari jumlah pemilih se- Provinsi Jabar. Tahapan Pilkada Jabar akan dihelat pada tahun 2016 mendatang.

Pasca Ketua DPD Partai Golkar Jabar, Irianto MS Syafiuddin (Yance) kalah dalam Pilkada, seolah Golkar mulai kekurangan figur untuk didorong maju memperebutkan Jabar 1 atau Jabar 2.  Kisruh Partai Golkar sendiri mulai mencapai kata sepakat untuk tetap bisa mengusung calon secara bersama antara dua kubu. Golkar yang memiliki 16 kursi di DPRD Jabar memungkinkan untuk mengusung calon pasangan sendiri.

HRE yang akrab disapa Pepen yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi dinobatkan tokoh terpopuler ke 4 se- Jabar setelah Ridwan Kamil (Walikota Bandung), Bima Arya (Walikota Bogor) dan Nur Mahmudi (Walikota Depok). Trend kemenangan Presiden Jokowi yang memulai karir  politik dari Walikota,  Gubernur dan Presiden menjadikan rujukan para tokoh kepala daerah harus yang keyang pengalaman kepemimpinan dan dimulai dari bawah.

Untuk menjajaki menjadi bakal calon gubernur bukanlah tanpa alasan pasca periodesasi Gubernur Jabar Ahmad Heryawan selesai. Saat Pilkada lalu pun cenderung yang bertarung para tokoh nasional drop-dropan dari pusat. Secara tidak langsung HRE mulai merambah ke Jabar dengan menjadi Ketua Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Prov Jabar. Saat ini kekuatan partai tergantung pada figur yang diusung dan trend calon yang berlatar belakang artis mulai memudar karena tidak berkorelasi langsung dengan kepemimpinan.

Sementara elektablitas tokoh-tokoh Jabar di diduduki para kepala daerah yang dinilai bisa membawa perubahan memimpin daerahnya seperti Ridwal Kamil, Bima Arya, Nur Mahmudi dan Rahmat Effendi. Realita ini harus menjadikan partai-partai lebih realitis dalam mengusung pasangan calon bukan sekedar memajukan para elit partai yang tidak memiliki nilai jual. 

Namun semua itu tergantung dari skenario partai-partai dalam memajukan pasangan calon secara berkoalisi dan menurut kemauan syawat politik pusat. Secara realita patokan hasil lembaga survey dalam mengukur elektabilitas, popularitas bakal calon perlu menjadi rujukan untuk menjaring bakal calon. Perlu keberanian partai untuk melakukan penjajakan dan menakar koalisi yang harus dibangun. Terutama memenuhi kreteria 10 aspek yaitu; integritas, intelektualitas, visioner, leadership, pengalaman prestatif, keberaniaan, komunikasi publik, aspiratif, responsif, penerimaan publik, dan penerimaan partai.

Dalam pertarungan Pilkada Jabar tidak harus ‘parahyangan mindset’ namun sudah harus melihat pengalaman kepemimpinan dalam mengurus daerah masing-masing sehingga calon yang diusung tidak ujug-ujug atau drop-dropan dari atas.

Saat ini ketokohan Rahmat Effendi melejit bak meteor seiring Kota Bekasi sering menjadi tranding topik berbagai media nasional mulai kasus bully, beras plastik dan isu nasional lainnya. Kota Bekasi akan masuk pada tahapan kedua Pilkada serentak tahun 2018.  Untuk maju kembali sebagai Calon Walikota masih memungkinkan karena jabatannya masih dihitung satu periode sesuai UU RI No. 8  tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang.

Dalam ketentuan Pasal 7 terkait persyaratan calon pada huruf N yang berbunyi; belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan

dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota. Pada bab penjelasan tidak ada penjelasan sehingga tidak perlu ditafsirkan kembali.

Rahmat Effendi yang semula menjabat Wakil Walikota dianggkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Walikota tanggal 2 Mei 2011 sejak Walikota Mochtar Mohamad resmi berstatus terdakwa. Setahun kemudian tepatnya 3 Mei 2012 Rahmat Effendi diangkat secara resmi menjadi walikota definitif hingga 10 Maret 2013 atau tepatnya 11 bulan. Karena kurang dari 2,5 tahun atau separuh masa jabatan maka tidak dihitung satu periodesasi. Hingga berakhir jabatan walikota 10 Maret 2018 mendatang, Rahmat Effendi baru menjabat satu periode sesuai hitungan.

Dalam survey lembaga Bekasi Parliamentary Center (BPC) tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Rahmat Effendi sangat signifikan. Sebanyak 74, 60 % responden mengaku puas dengan kepemimpinnnya tepat memasuki 3 tahun menjabat walikota. Kepemimpinan Rahmat Effendi dinilai oleh publik cenderung positif, meskipun untuk program populis seperti layanan kesehatan dan pendidikan gratis dinilai masih negatif oleh publik.

Survei dilakukan sejak 6-16 Maret 2015. Penentuan respoden menggunakan teknik multistage random sampling. Adapun aspek yang dievaluasi meliputi kebijakan pendidikan, kesehatan, Kartu Bekasi Sehat (KBS), car free day, pembangunan infrastruktur, pelayanan pemerintahan, persampahan perkotaan, lalulintas/angkutan umum dan performance Walikota Rahmat Effendi.

Konsentrasi riset dilakukan di 6 kecamatan terpilih diantaranya, Bekasi Barat, Timur, Utara dan Bekasi Selatan, Rawalumbu dan Pondok Gede. Jumlah responden sebanyak 2.065 orang dengan margin of error 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Jika peruntungan maju ke Jabar tidak terealisasi, Rahmat Effendi yang masih memungkinkan maju kembali sebagai walikota periode kedua sangat sulit untuk ditandingi. Rival politik selama ini masih malu-malu untuk mencul secara terang-terangan akan maju mencalonkan diri sebagai walikota periode 2018- 2022. Pasangan PAS (Pepen-Ahmad Syaikhu) terlihat serasi saling mengisi dan jauh dari isu pecah kongsi yang sering terjadi dalam pasangan kepala daerah karena beda usungan partai. PAS sendiri masih memungkinkan untuk tetap berpasangan dalam pilkada 2018 mendatang.

PDIP yang memiliki 12 kursi sangat disayangkan minim figur lokal. Anim Imanuddin Ketua DPC PDIP Kota Bekasi disayangkan tingkat elektabilitas dan popularitasnya masih rendah padahal kendaraan politiknya sangat signifikan. Dipastikan Anim yang pernah maju sebagai wakil walikota pilkada lalu tetap akan menjajaki untuk bisa maju sebagai walikota. Daya tawar PDIP yang sangat signifikan bisa saja mematok Anim untuk menyodok menjadi calon wakil walikota dengan incumbent. Jika ini terjadi maka pilihan itu lebih realitis dibanding mengusung pasangan internal sendiri namun kecil peluang, kecuali mengimpor calon dari pusat yang sudah populer.

Dinamika kekuatan parpol di Kota Bekasi sangat dinamis sehingga dalam peta perpolitikan 2018 mendatang sulit ditebak. PDIP yang memiliki 12 kursi DPRD, P Golkar 8, PKS 7, Gerindra 6, PPP 4, Demokrat 4, PAN 4, Hanura 4 dan PKB 1 kursi seolah sentral kekuatan ada pada PDIP dan Golkar. Namun kekuatan parpol tengah seperti PKS, Gerindra, PPP, Demokrat, PAN, Hanura hampir sama sehingga sangat memungkinkan membangun koalisi bersama.

Memang Pilkada Kota Bekasi masuk dalam tahapan Pilkada serentak tahap kedua atau 2018. Pertengahan 2016 tahun depan dipastikan sudah ramai penjajakan dan penjaringan bakal calon. Ada beberapa tokoh yang dimungkinkan masih muncul untuk meraikan pertarungan seperti Sumiyati Mochtar, Anim Imanuddin (PDIP), Luky Hakim (PAN/DPR RI), H. Solihin (DPRD/ PPP), Ronni Hermawan (Demokrat), Siti Aisiyah (DPRD Jabar/Golkar), Heri Koeswara (PKS), Dadang Mulyadi (birokrat/ Kemen-PAN) dan beberapa nama kemungkinan drop-dropan dari pusat.

Hitung-hitungan koalisi tak lebih lebih hanya untuk memajukan pasangan calon atau memenuhi persyaratan. Figur personal dan tingkat kepopuleran serta keterpilihan sangat mempengaruhi kemenangan calon dalam pilkada. Apalagi figur Pepen yang terus populer sehingga sangat mudah membuat skema dan skenario politik dalam situasi apapun.

 Tapi apa benar Rahmat Effendi yang sudah terjun di dunia politk dan menjabat lebih 15 tahun sejak anggota DPRD, Ketua DPRD, Wakil Walikota serta Walikota masih mau maju kembali. Sementara publik masih signifikan mengharapkan kepemimpinannya dilanjutkan. Semua itu hanya Rahmat Effendi yang tau jawabannya dan bagaimana endingnya nanti.(***)

Oleh; Didit Susio (Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi)