Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin: Waspadai Yang Ingin Rusak Hubungan Antar Umat Beragama

0
77

BERITA MAKASSAR – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengingatkan masyarakat agar terus waspada terhadap pihak yang ingin merusak hubungan antar umat beragama di Tanah Air.

“Ada segelintir yang memiliki kepentingan jangka pendek, apakah karena politik dengan mempergunakan agama sebagai alat. Kita harus waspada dan memiliki kesadaran bersama,” kata Menag pada acara halal bihalal Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan sekaligus temu tokoh agama se Sulsel di Asrama Haji Sudiang Makassar, Minggu (2/8/2015).

Kegiatan tersebut juga dihadiri Rektor UIN Alauddin Musafir Pababbari, Ketua MUI Sulsel KH Sanusi Baco, Kepala Kanwil Kemenag Sulsel Abd Wahid Thahir, para Kepala Kanmenag, dan Sesmenag Khairul Huda Basyir.

Menag tiba di lokasi pukul 19.30 WIT, langsung disambut sekelompok anak yang kemudian menampilkan tarian Gandrang Bulo. Mereka menari dengan suasana yang ceria dan ramai, di dalamnya  diselipkan dialog dialog mengenai humor ataupun keadaan yang menarik disekitar kita.

Menag mengimbau agar kita peduli terhadap kearifan lokal. “Kita perlu memelihara kearifan lokal, selain itu memiliki sikap tenggang rasa  untuk menghargaai perbedaan,” ujarnya.

Menag juga mengatakan toleransi umat beragama merupakan bentuk menghargai  perbedaan yang ada pada pihak lain. Toleransi juga  menghormati keyakinan pihak lain. “Seakan-akan kalau toleransi mengurangi keimanan agama kita. Padahal bukan seperti itu. Toleransi adalah menghormati keyakinan pihak lain,” tandasnya.

Menag juga mengapresiasi para tokoh agama yang telah memberi sumbangsih yang begitu besar  dalam rangka menjaga dan memelihara  kerukunan di Tanah Air ini. “Di tengah-tengah kemajemukan, kesadaran akan pluraritas perlu, karena sesungguhnya  agama mampu merajut keragaman, sehinggga kita tetap dalam kesatuan,” terangnya.

Mengenai penyelesaikan masalah Tolikara, Menag menjelaskan, sikap pemerintah tentang  Tolikara adalah, melakukan rehabilitasi pasca kerusuhan. Kemudian penegakkan hukum, tidak hanya penyidikan para pelaku juga terhadap aktor intelektual. (ks/mkd)