Putusan Praperadilan Dahlan Iskan, TPDI: Tuntutan Yusril Tidak Memiliki Dasar Hukum

0
63

BERITA JAKARTA – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai tuntutan Kuasa Hukum Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra terkait eksekusi putusan praperadilan PN Jakarta Selatan tidak memiliki dasar hukum.

Sebagaimana diketahui Yusril minta Kejati DKI Jakarta mengeksekusi putusan praperadilan PN Jakarta Selatan yang mengatakan penetapan status tersangka Dahlan Iskan oleh Kejati DKI Jakarta tidak sah.

“Tuntutan Yusril tidak memiliki dasar hukum, karena putusan praperadilan Dahlan hanya bersifat deklaratoir dan konstitutif tanpa amar putusan yang memerintahkan atau menghukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta harus mencabut Surat Keputusan Penetapan Tersangka berikut Surat Cekal,” ujar Petrus di Jakarta, Sabtu (8/8/2015).

Petrus menilai tuntutan Yusril jelas sangat mengada-ada, kurang paham Hukum Acara Perdata dan Pidana. Menurutnya, dengan hakim praperadilan menyatakan penetapan tersangka itu menjadi tidak sah, maka Penetapan itu secara otomatis tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi dan batal dengan sendirinya tanpa perlu Kejaksaan membuat Surat Keputusan Pencabutan.

“Apalagi soal pencabutan penetapan tersangka itu tidak masuk dalam amar putusan dan mungkin juga tidak dituntut oleh Yusril karena kekurangpahaman Yusril dalam Hukum Acara atau beracara di Pengadilan khususnya Praperadilan,” terangnya.

Lebih lanjut Petrus mengatakan jika Yusril ingin Kejati DKI Jakarta segera melaksanakan putusan praperadilan itu, maka Kejaksaan harus segera memenuhi semua persyaratan penetapan status tersangka dengan mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka baru.

Selain itu, katanya Kejaksaan juga bisa melakukan upaya paksa terhadap Dahlan Iskan, sebagai pememenuhan terhadap syarat-syarat KUHAP dan putusan praperadilan.

“Begitu pula soal pencekalan, tidak harus dicabut, karena soal cekal tidak termasuk dalam obyek tuntutan praperadilan dan tidak pula masuk dalam amar putusan. Cekal adalah sarana dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka dan saksi,” jelas Petrus.

Petrus menganjurkan agar Yusril membaca kembali putusan Praperadilan dengan seksama. Pasalnya, Yusril menilai hakekat putusan praperadilan justru tidak komprehensif.

“Jika memaknai putusan praperadilan Dahlan Iskan perlu dieksekusi, itu jelas sebuah kesalahan besar dibuat Yusril, karena hanya ptusan hakim yang berbentuk konstitutif saja yang bisa dimaknai dapat dieksekusi,” tandasnya.

Petrus mendukung langkah Kejati DKI Jakarta yang akan membuat penetapan tersangka baru untuk Dahlan Iskan sebagai bentuk pelaksanaan putusan praperadilan yang pada umumnya berbetuk deklaratoir dan konstitutif. Karena itu, lanjutnya, Yusril jangan desak Kejati DKI Jakarta seperti jeruk makan jeruk.

“Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tidak mungkin mengeksekusi dirinya sendiri. Kejaksaan itu eksekutor,” tegasnya.

“Eksekusi yang paling damai adalah memperbaiki Penetapan Tersangka atas nama Dahlan Iskan agar sesuai KUHAP dan Putusan Praperadilan, sehingga Kejati DKI Jakarta tidak bisa disalahkan karena tidak mematuhi putusan Praperadilan itu sendiri,” tambah Petrus. (BR-1.Yustinus)