Sesumbar Ada Wancana Pergantian Ketua Komisi D ke Media Ketua DPRD Bekasi Tumai Bakal Kena Sanksi

0
64
Ketua DPRD Kota Bekasi

BERITA BEKASI – Akibat sesumbar menyikapi perseteruan antar pimpinan Komisi D, Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai bakal mendapat sanksi dari Partainya.

Menurut Tokoh Politik Senior, Rian Oscard bahwa pernyataan Tumai sebagai kader PDI Perjuangan yang menyebut akan ada pembahasan serius mengenai wacana pergantian Ketua Komisi D, tidak pantas dilontarkan ke Publik, terlebih kepada media masa.

Melalui selulernya, Rian yang kini menjabat sebagai salah satu Ketua Departemen di DPP PDIP mengecam Tumai akan sikapnya tersebut. Bahkan, Rian mengatakan yang bersangkutan bakal mendapat sanksi dari DPP karena tidak sejalan dengan instruksi Ketua Umum PDIP.

“Persoalan internal Partai tidak boleh di bawa keluar. Arahan ketua umum seperti itu, dan itu sama saja berupaya untuk memecah belah Partai,” jelasnya kepada Beritaekspres.com, Kamis (20/8/2015).

Dikatakannya, bahwa seluruh kader PDIP tidak boleh bertengkar dipublik. Apabila terdapat masalah yang menyangkut kader, menurutnya DPC harus menyelesaikannya di internal masing-masing. Namun apabila tidak mampu menyelesaikannya, maka dipersilahkan untuk mengadu ke DPD.

Jika seperti itu, katanya melanjutkan, Tumai dianggap tidak layak menjadi kader Partai, karena berbicara seperti diluar kapasitasnya, “Dia itu sekretaris DPC, semestinya tahu cara penyelesaian masalah. Jika DPC tidak mampu harus dibawa ke DPD, bukan sesumber di media masa,” tukasnya mengecam.

Menanggapi rumor tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan mengaku siap menerima keputusan Partai dalam bentuk apapun, termasuk menanggalkan jabatannya. Hanya saja, persoalan adanya pergantian posisi, harus dibarengi dengan rasional dan aturan Partai.

“Soal pencopotan jabatan, saya sebagai petugas Partai selalu siap, jangankan nanti, hari ini atau bahkan detik ini saya siap dicopot jika memang partai menghendaki,” papar Nuryadi, Kamis (20/8).

Meski demikian, Nuryadi mempertanyakan alasan respon Ketua DPRD atas pergantian dirinya. Sebab, mengenai interpelasi, menurutnya atas arahan Fraksi yang menginstruksikannya untuk menggalang interpelasi terkait PPDB Online. Sementara tugas tersebut katanya, dijalankan dengan baik dan sesuai dengan instruksi Partai.

“Apa saya harus dicopot karena menjalankan amanah partai. Saya komitmen berjuang untuk mengusung hak interpelasi. Hingga detik keputusan Bamus, saya lantang berbicara interpelasi bagi PDIP adalah harga mati, karena hal itu menyangkut perbaikan pendidikan di Kota Bekasi,” ungkapnya menyayangkan pernyataan Ketua DPRD.

Kendati begitu, ia mengembalikan sepenuhnya pada partai dan masyarakat untuk menilai kinerjanya selama menjabat sebagai Ketua Komisi. Sebab, persoalan tersebut hanya sebagai bentuk upaya untuk memecah belah partainya.

“Kita mesti jeli dalam menyikapi persoalan, jangan asal bicara tanpa mengindahkan konstitusi partai. Jangan-jangan nanti rekomendasi pencopotan itu untuk pergantian Ketua DPRD karena tidak mendukung penuh dalam menyukseskan interpelasi yang semestinya menjadi tanggungjawab besar ketua dewan yang berasal dari PDIP,” tukas Nuryadi menjelaskan, bahwa ketika proses rapat bamus, Tumai terkesan menjalin konspirasi dengan ekesekutif, yakni dengan mempercepat dan menggiring agar interpelasi gagal.  (Lam)