Kejari Bekasi Tolak MoU Dengan Ormas Dalam Semangat Pemberantasan Korupsi di Kota Bekasi

0
65

BERITA BEKASI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi menolak penanda tanganan MoU atau Memorandum Of Understanding yang diberikan Forum Pemuda Anti Korupsi (FPAK), GP Anshor dan Banser Nadhatul Ulama (NU) Kota Bekasi dalam semangat pemberantasan Korupsi di Kota Bekasi. Pasalnya, penolakan tersebut menurut Kasie Intel Kejari Bekasi, Firli Sarkowi tidak diperbolehkan pusat yaitu Kejaksaan Agung RI.

“Tadi kita sudah ke Kejari, disana ketemu dengan Kasie Intel pak Firli. Katanya MoU itu tidak dibolehkan sama pusat dan sudah aturannya dari sana. Namun, begitu kita tanya apa aturan dan Undang-Undangnya untuk penolakan ini, dia tidak bisa menerangkan. Tujuan kita hanya satu, untuk sama-sama semangat dalam pemberantasan Korupsi di Kota Bekasi yu kita MoU,” ujar Zainudin Koordinator Aksi, Selasa (22/9/2015) kemarin.

IMG_6717Menurut Zainudin, langkah Kejari untuk tidak menanda tangani MoU tersebut merupakan langkah mundur untuk semangat dalam pemberantasan Korupsi di Kota Bekasi. Ironisnya niat baik dari masyarakat yang mau mendukung untuk bekerjasama berantas Korupsi di Kota Bekasi yang di lakukan FPAK, GP Anshor dan Banser NU justru ditolak mentah-mentah oleh Kejari Bekasi.

“Kami jelas sangat kecewa, karena tidak di indahkan niat kami sebagai elemen masyarakat di Kota Bekasi untuk membantu dan mendukung kinerja Kejari Bekasi. Akhirnya kita justru berbalik bertanya ada apa?. Sedangkan untuk menjelaskan Undang-Undangnya apa? tidak bisa menjawab,” sindirnya.

Sementara itu Sekertaris GP Anshor Kota Bekasi, Muhammad Jupri kepada Beritaekspres.com mengatakan, keberadaan Ormas GP Anshor dan Banser bersama-sama elemen masyarakat lainnya ke Kejari adalah dalam rangka memberikan dukungan dan semangat dalam penuntasan kasus Korupsi yang terjadi di Kota Bekasi. 

IMG_6716“Kami akan terus mendukung elemen mahasiswa dan pemuda yang gencar menyuarakan isu-isu korupsi. Kita juga minta agar Kejari Bekasi, serius menangani kasus korupsi di Kota Bekasi. Sebab, selama ini hanya semangat awalnya saja, tapi ujungnya nanti redam sendiri, makanya muncul lah MoU ini agar tidak terulang lagi,” ungkapnya singkat.

Diketahui, dalam MoU tersebut Kejari Bekasi diminta untuk mengusut tuntas kasus korupsi di Kota Bekasi yang semakin carut-marut seperti yang terjadi di Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta), PDAM, dugaan kasus korupsi pelaksanaan Prajab di Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan (Disdik) serta masih banyak lainnya yang perlu diungkap. (M.Alfi)