Komisi A DPRD Kota Bekasi Dukung Kebijakan Pusat Semua Tenaga Honorer K2 Jadi PNS

0
69
Ketua Komisi A DPRD Ariyanto Hendrata

BERITA BEKASI – Komisi A DPRD Kota Bekasi mendukung kebijakan pusat untuk mengangkat semua tenaga honorer Kategori-2 (K2) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara bertahap. Hal tersebut disampaikan dalam rapat Komisi A DPRD dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi, Selasa (22/9/2015) kemarin.

“Kita juga berharap kepada BKD untuk terus memfasilitasi para tenaga honorer K2 agar mereka bisa mendapatkan haknya,” ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata kepada Beritaekspres.com, Selasa (22/9).

Selain itu sambungnya, terkait Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang ada di Kota Bekasi BKD agar melakukan kajian untuk mengantisipasi pegawai yang tidak lulus menjadi PNS dan P3K, karena nasib mereka juga harus dipikirkan.

Dan untuk wancana BKD lanjutnya, tentang istilah PHL (Pegawai Harian Lepas) perlu didukung oleh kajian hukum yang memadai serta mempertimbangkan aspek kemampuan anggaran daerah yang ada.

“Kita juga mendorong agar BKD bersama BPKAD membuat kajian tentang kebijakan asuransi kesehatan bagi TKK. Progress ini  semua nantinya akan dibahas dalam rapat rapat berikutnya,” tandasnya.

Sebelumnya, Ariyanto meminta, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi segera melakukan langkah antisipasi terjadinya gejolak pegawai tenaga kerja kontrak (TKK) atau honorer di Kota Bekasi.

Menurutnya, pemberlakuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 berpotensi mengakibatkan gejolak pada pegawai honorer yang berada dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) yang rencananya akan diberlakukan tahun 2016 mendatang.

“Karena menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, mulai 2016 tidak ada lagi honorer atau TKK,” jelasnya.

Ariyanto juga menegaskan, bedasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pegawai negara atau pemerintahan terdiri atas 2 kategori. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Perpanjangan Kontrak (PPPK).

Masih kata Ariyanto, hingga saat ini Pemerintah Kota Bekasi sudah memiliki 5000 Pegawai Honorer. Bedasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Tenaga Kerja Kontrak, tidak otomatis menjadi Pegawai Pemerintah Perpanjang Kontrak.

“PPPK harus melalui test dari pemerintah pusat dan kuotanya dibatasi,” terang Politisi asal PKS itu.

Pihaknya tambahnya, sedang menunggu peraturan pemerintah (PP) yang mengatur secara teknis terkait hal tersebut. Untuk itu mantan Ketua KAMMI Bekasi itu meminta, Pemerintah Kota Bekasi antisipasi lebih awal. Hal ini diperlukan, untuk menghindari terjadinya gejolak di tengah pegawai Pegawai Tenaga Kerja Kontrak.  (Suh)