Pemerintah Dinilai Pro Imperialis, ASuRA Gelar Aksi Terkait Kematian Petani Salim Kancil

0
71
Aksi ASuRA

BERITA SEMARANG – Puluhan masa yang tergabung dalam Aliansi Semarang untuk Reforma Agraria (ASuRA) menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Pahlawan Semarang terkait kematian Salim yang mati dikeroyok karena menolak penambangan pasir liar di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasiran, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Koordinator, Rumiyati menyampaikan, kegiatan yang bertajuk No Land No Food, No Land No Life ini sekaligus memperingati hari Tani Nasional yang kebetulan berdekatan dengan tragedi pembunuhan Salim Kancil dua hari kemarin.

“Karena kebetulan ada momen dibunuhnya seorang petani dari Lumajang, Salim Kancil. Jadi sekaligus menyikapi hal itu,” ujarnya saat aksi berlangsung, Senin (28/9/2015) sore.

Menurutnya, pembunuhan Salim Kancil adalah bentuk korporasi negara yang tidak melaksanakan reformasi agraria sejak 60 tahun lalu. Pemerintah Indonesia dinilai lebih condong kepentingan pemodal ketimbang buruh tani.

IMG_20150928_180157“Sehingga disana (Lumajang) bisa menjadi contoh, pembunuhan keji di Balai Desa yang merupakan bagian terendah dari aparat pemerintah,” lanjut dia.

Sementara pangkal krisis agraria akibat regulasi negara yang anti rakyat. Sepanjang 2014, telah terjadi sedikitnya 472 konflik agraria di seluruh Indonesia dengan luasan konflik mencapai 2.860.977 hektar, termasuk penambangan pasir liar oleh PT. ANTAM di Kabupaten Lumajang.

Seperti kasus pembangunan semen di Kawasan Karst, yang menunjukkan watak pemerintah pro imperialis saat disandingkan dengan regulasi MP3EI. Pemusatan pulau Jawa selaku destinasi industri dan jasa nasional membuat bermacam ijin pertambangan mudah dikeluarkan.

Salah satu anggota Konsorsium Pembaharuan Agraria Jawa Tengah, Putut Prabowo menilai konflik agraria seringkali dilihat secara horizontal antar warga. Kematian Salim Kancil mempertontonkan kepentingan modal mengalahkan kepentingan masyarakat.

“Itu menunjukkan kelemahan pengawasan dari pemerintah yang lebih tinggi kepada aparat pemerintahnya di tingkatan lokal,” tandasnya.

Dalam aksi tersebut, ASuRA mengajukan 5 tuntutan yakni menyatakan bencana asap dan kekeringan sebagai bencana nasional, tolak pembangkit energi berbahan fosil, stop perampasan lahan, stop kriminalisasi rakyat dalam konflik agraria, selesaikan semua konflik agraria dan laksanakan reforma agraria sejati. (Nining)