Pemkot Bekasi Minim Penyerapan, Didit Susilo: Per-November 2015 Ada Sisa Anggaran Rp1, 9 Triliun 

0
60
Didit Susilo

BERITA BEKASI – Minimnya penyerapan anggaran Kota Bekasi 2015 karena proses tender yang berbelit di LPSE. Mepetnya waktu dan jadwal tahapan yang panjang membuat tender batal digelar secara otomatis pagu anggaran tak terpakai. Beda antara sisa anggaran karena efisiensi dengan anggaran yang memang tidak terpakai. Dengan skala prioritas anggaran yang tidak bisa dilaksanakan justru baru bisa di pakai tahun depan. Hal tersebut dikatakan Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo.

Dilanjutkan Didit, minimnya penyerapan anggaran, berbagai pembangunan fisik infrastruktur perkotaan, proyek penanggulangan banjir, program kesehatan masyarakat (RSUD), program pemerataan pendidikan, sarana-prasarana lingkungan menjadi terhambat karena batal dilaksanakan. “Umumnya kegiatan fisik yang dilaksanakan sifatnya penunjukan langsung dibawah pagu anggaran Rp200 juta,” jelasnya kepada Beritaekspres.com, Selasa (17/11/2015).

Unsur kehati-hatian yang berlebihan membuat para penanggungjawab pengguna anggaran gamang dan takut dikriminalisasi. Padahal menurut Didit, Pemkot Bekasi sudah menandatangi MoU dengan Kejari Kota Bekasi untuk pendampingan (supervisi-asistensi) pelaksanaan kegiatan proyek fisik. “Ini butuh komitmen bersama agar pembangunan bisa berjalan. Jika dalam pelaksanaan kegiatan fisik sudah sesuai regulasi dan terdapat kesalahan administrasi, ya jangan diusut. Kalau menyalahi regulasi dan terdapat kerugian keuangan negara, baru ditindak sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

Adanya kendala teknis lanjut Didit, dan administratif di lapangan dikarenakan perencanaan yang kurang matang, terukur dan jelas. Juga tingkat loyalitas para aparatur birokrasi pelaksana, terhadap beban kinerja masih minim. Sementara tim asistensi dan supervisi dari aparat kejaksaan masih canggung dalam melakukan monitoring bahkan sering hanya berbentuk surat menyurat saja.

Akibatnya, tetap saja penyerapan menjadi rendah dan terus berlangsung dari tahun ke tahun siapapun kepala daerah yang memimpin. Seolah minimnya penyerapan anggaran menjadi momok ibarat penyakit yang kronis,” tandasnya.

Diketahui, dari data yang ada per November (Triwulan ke-IV) jelang tutup anggaran dari pagu biaya tidak langusng dan biaya langsung Rp.4, 1 triliun lebih terserap total Rp2,1 triliun lebih atau 51,20 persen. Berarti posisi per November 2015 ada sisa anggaran yang berpotensi menjadi Silpa Rp1, 9 triliun lebih.  (Indra)