Bahas Soal TPST, Komisi A DPRD Kecewa Pertemuan Walikota Bekasi Dengan Gubernur DKI

0
79
Dr. Rahmat Effendi dan Ahok

BERITA BEKASI – Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariayanto Hendrata dalam konferensi persnya mengatakan, bertemunya Walikota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thajaja Purnama (Ahok) pada Rabu, (25/11) kemarin merupakan pertemuan biasa.

“Saya peribadi, melihat pertemuan itu sebuah hal yang biasa antar pemerintah. Apalagi Kota Bekasi sebagai Kota Mitra DKI,” ujar Ariyanto, Kamis (26/11/2015).

Komisi A, saat ini lanjut Ariyanto masih tetap fokus dalam MoU yang telah di langgar Pemprov DKI kepada Kota Bekasi. Menurutnya, kesalahan itu terbukti setelah Komisi A DPRD Kota Bekasi menemukan hal-hal yang memang kewajiban DKI.

“Ada 4 pelanggaran, yaitu tidak adanya Sumur Artesis, Kali Asem, pengadaan 4 mobil pengangkut sampah, pendidikan dan kesehatan, yang belum di lakukan oleh DKI, selama perjanjian dari tahun 2009-2015 ini,” terangnya.

Ariyanto Hendrata
Ariyanto Hendrata

Namun lanjutnya, berkunjungnya Walikota Bekasi kemarin juga menjadi tanda tanya besar bagi Komisi A DPRD Kota Bekasi terkait pertemuan Walikota Bekasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Ahok yang di beritakan oleh media atas salah satu dibolehkannya jam operasional truck DKI ke Bekasi selama 24 jam.

“Saya hanya mengingatkan Walikota agar tidak tergiur dengan nilai uang sebesar Rp1 Triliun yang diberikan oleh DKI Jakarta ke Kota Bekasi,” katanya.

Walikota sambung Ariyanto, harus ingat perjanjian saat rapat dengan Komisi A DPRD Kota Bekasi pada waktu itu,” ungkapnya.

Sementara, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi, Solihin menambahkan, langkah yang di ambil Walikota Bekasi untuk mengajukan addendum baru terkait persoalan TPST Bantar Gebang merupakan langkah yang salah.

“Pak Wali dulu waktu rapat pernah bilang sama Komisi A DPRD Kota Bekasi, kalau Ahok belum datang ke Bekasi untuk duduk bersama, dia (Walikota) engga mau berkunjung ke DKI. Tapi buktinya, apa? kita akan panggil lagi Walikota,” ingatnya.

Solihin
Solihin

Secara pribadi lanjutnya, dirinya sangat menyayangkan kedatangan Walikota Bekasi ke DKI Jakarta kemarin, tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu dengan Komisi A DPRD Kota Bekasi. Menurutnya, langkah Walikota dalam pertemuan tersebut, jika benar mengajukan addendum baru merupakan tindakan yang ceroboh.

“Kita sudah pernah sepakat dalam persoalan TPST Bantar Gebang ini, untuk fokus ke masalah MoU. Jadi kalau Walikota mengajukan addendum sendiri, tanpa ada persetujuan DPRD, kita akan periksa dulu apa yang di ajukan Walikota,” tandasnya.

Selama tahun 2009 hingga 2015, Pemerintah DKI Jakarta, belum melakukan beberapa point yang ada dalam MoU tersebut. Salah satunya pembuatan Sumur Artesis yang harus dilaksanakan secara bertahap selama 5 tahun di 4 Kelurahan, yakni Kelurahan Sumur Batu, Cikiwul, Ciketing Udik, dan Bantar Gebang.

“Namun selama 5 tahun tersebut, pihak DKI Jakarta baru membuat 8 Sumur Artesis, di Kelurahan Bantar Gebang,” tambah Ariyanto.

Rencana, Komisi A DPRD Kota Bekasi akan kembali memanggil Gubernur DKI Jakarta, setelah melakukan rapat Komisi A DPRD Kota Bekasi secara internal. (M.Alfi)