Penyerapan Rendah, Didit Susilo: Asistensi Tim Hukum Diperlukan Awasi RAPBD Kota Bekasi 2016

0
94
Didit Susilo

BERITA BEKASI – Memasuki awal Desember bulan terakhir tutup tahun anggaran 2015 angka penyerapan anggaran APBD 2015 Kota Bekasi sudah mencapai sekitar 60 persen. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2015 pada kisaran Rp524 miliar lebih.

Untuk mengantisipasi momok rendahnya penyerapan anggaran belanja daerah setiap tahun perlu dibentuk tim asistensi hukum dari Polres Bekasi, Kejari,Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP).

“Pemkot sudah meneken MoU dengan Kejari terkait hal itu. Tapi faktanya penyerapan tetap rendah berarti asistensi dan supervisi tidak jalan,” jelas Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo kepada Beritaekspres.com, Minggu (29/11/2015).

Menurutnya, pelibatan tim dari Polres yaitu dari para penyidik spesialis tindak pidana korupsi (Tipikor) untuk mengawasi penggunaan APBD 2016 tahun depan.  Tim akan melakukan pengawasan anggaran dari tahap perencanaan sampai penggunaan.

“Ya semacam tim asistensi SKPD dalam penggunaan anggaran, dari pengawalan semua anggaran yang dilakukan SKPD dengan memberi rambu-rambu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku, pendampingan hukum agar tidak ada kebocoran anggaran,” terangnya.

Tim sinergi dari Kejari yaitu Kasi Datun bertugas memberikan supervisi terkait proses admnistrasi dalam semua penggunaan anggaran hingga pencairan anggaran untuk pihak ketiga seperti membayar para rekanan. Memberikan rambu-rambu hukum dan pendampingan jika ada pihak-pihak yang ingin mengintervensi penggunaan anggaran semisal dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.

Sedangkan BPKP diminta mengawal semua proses perencanaan hingga penggunaan anggaran seesuai kaidah-kaidah aturan pemerintahan. BPN dilibatkan jika terkait admnistrasi pertanahan semisal pembebasan lahan dan status hukum lahan yang akan digunakan untuk proyek pemerintah daerah seperti pembangunan folder di Bekasi Timur.

LKPP diminta untuk mengawasi para pelaku pekerja kontruksi (rekanan) terkait sertifikasi yang dimiliki, kelayakan, status black list, dan syarat lainnya agar tidak ada lagi perusahaan kontruksi yang sudah di black list karena cacat dalam pengerjaan kontruksi namun tetap bisa keluar sebagai pemenang.

Pembenahan lain yang tidak kalah penting yaitu ketersedian SDM yang memiliki sertifikasi khusus untuk LPSE dan jika nanti Unit Layanan Pengadaan (ULP) benar–benar dibentuk,  perangkat elektronik, sarana/prasarana yang memadai sebagai penunjang kinerja pengadaan secara modern.

“Pada dasarnya pelibatan tim tersebut tidak berbenturan dengan UU bahkan Pemprov DKI Jakarta juga melakukan hal yang sama untuk mengawal penggunaan APBD 2016 mendatang sehingga tidak ada lagi alasan para pengguna anggaran was-was,” kata  Didit.

RAPBD Kota Bekasi tahun 2016 sudah disahkan  Rp 4,49 triliun, terdiri atas belanja tidak langsung (biaya aparatur) Rp 1, 6 triliun. Belanja langsung Rp 2,2 triliun (biaya publik). RAPBD setelah diketok DPRD akan dievaluasi Gubernur Jabar selama 15 hari kerja. (Indra)