Buruh Minta Waktu, Usai Apel Walikota Bekasi Tatap Muka Dengan Forum Buruh di Pondopo

0
52

BERITA BEKASI – Walikota Bekasi Dr. Rahmat Effendi meminta para SKPD mulai dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Asisten daerah bidang pemerintahan dan Bagian Hukum agar mengkaji prihal keinginan para buruh. Hal itu disampaikan Rahmat Effendi saat menerima perwakilan Forum Buruh se-Kota Bekasi di Pendopo kantor Walikota Bekasi, Senin (30/11/2015).

“Disnaker juga jangan cuma pakai kacamata kuda dalam menyikapi tuntutan para buruh, komunikasi harus dijalin antar serikat buruh, juga bagian hukum untuk mengkaji prihal tuntutan buruh,” katanya.

20151130_085853Saat ini lanjut Rahmat, Upah Minimum Kota Bekasi sebesar sekitar Rp3,3 juta. Namun demikian tetkait dengan Peraturan Presiden (PP) Nomor 78 tentang penetapan UMK dengan 3 angka upah minimun.

“Jadi kami (Pemkot) Bekasi tampung semua masukan dan dalam Undang-Undang Nomor 13 yang tidak dijelaskan di dalam PP Nomor 78. Tapi tidak masalah kalau harus buat rekomendasi demi kepentingan buruh yang lebih besar, komunikasi terus jalan, danĀ  senin depan harus kongkrit,” tegasnya.

Koordinator Forum Buruh Kota Bekasi (FBKBl Mazrul Jamba mengatakan, kalau Gubernur Jawa Barat tidak mengeluarkan persetujuan upah kelompok, kami buruh berharap hal itu dapat diambil alih oleh Walikota Bekasi.

“Karena semua perusahaan disini sudah sepakat dan Pemkot Bekasi, jadi hal inikan sebenarnya dapat diselesaikan bila memang Gubernur Jabar tidak mengeluarkan rekomendasinya,” tandasnya. (NDI)