Gak Punya Ijin Operasional, Hotel MM Merasa Dilindungi Oknum LSM

0
16

BERITA BEKASIHotel MM di Jalan Pramuka, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, ditengarai tidak belum memiliki ijin usaha kepariwisataan.

Salah satu sumber di Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Kepariwisataan (Disporbudpar) Kota Bekasi, mengungkapkan, ijin usaha kepariwisataan Hotel MM belum keluar dan masih dalam proses.

Menurut dia, apabila mengikuti peraturan, mestinya sebelum dikeluarkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) oleh pihak berwenang, maka Hotel tersebut tidak diperkenankan untuk beroperasi.

“Ya kalau dilihat dari ketentuannya tidak boleh dulu beroperasi,”  ujar sumber yang minta tidak dicantumkan namanya kepada Beritaekspres.com, Minggu (17/1/2016) kemarin.

Terpisah, sumber lain menyebut bahwa Hotel MM selama ini telah dibekingi oleh salah satu oknum LSM.

Biasanya kata dia, apabila salah satu Hotel melibatkan oknum LSM maka ada yang menyalahi ketentuan.

“Kalau minta dibekingi biasanya dilator belakangi sebuah persoalan. Mungkin saja dari masalah perijinan atau ada masalah yang lainnya,” ungkap sumber.

Lebih lanjut dikatakan dia, selama oknum LSM yang membikingi Hotel MM dinilai cukup eksis dalam menyikapi berbagai persoalan khususnya yang menyangkut perijinan. Lewat aksi unjuk rasa yang dilakukannya, maka keberadaan LSM tersebut dinilai baik oleh Pemkot Bekasi.

“Tapi, masa Hotel MM yang perijinannya tidak lengkap seperti ini masih mau tetap dibekingin sih, lantas dimana sikap kritisnya? Sayang, kan selama ini kalau terdapat pembangunan yang tidak punya ijin mereka dibarisan paling depan untuk berunjuk rasa” sindir sumber.

Terpisah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi, Amit Riyadi mengatakan, bahwa pihaknya telah mengeluarkan  Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Hotel MM.

Kendati demikian lanjut Amit, pihak Hotel seyogyanya juga harus mengantongi seluruh ijin, termasuk ijin operasional yang dikeluarkan oleh dinas terkait dalam hal ini yakni Diporbudpar.

“Kalau kami memang sudah mengeluarkan ijin atas bangunannya, tapi sebaiknya rekomendasi ijin operasionalnya harus dimiliki juga, dan kalau belum ada haarusnya jangan beroperasi dulu,” ungkap Amit kepada wartawan.

Menurut Amit, Pemerintah Daerah dalam hal perijinan tidak akan mempersulit setiap warga yang hendak mengurus ijin sepanjang prosedur dan ketentuan tersebut ditempuh.

Pihaknya sambung Amit adalah instansi yang menerbitkan surat-surat seluruh perijinan.

“BPPT kan urusannya administrasi, jadi sepanjang aturannya dan ketentuannya sudah dipenuhi maka kita akan langsung mengeluarkan surat ijinnya,” tandas Amit. (BRAY)