Dua Kelompok Masyarakat Seterukan Parkir Meter

0
82
Mesin Parkir Meter Alun-alun Bekasi

BERITA BEKASI – Hadirnya pengelolaan perparkiran di Kota Bekasi yang menggunakan tekhnologi baru atau disebut dengan Parkir Meter menuai kritik sekaligus dukungan dari dua kelompok masyarakat. Keduanya bahkan berseteru antara kelompok yang mendukung program Smartcity yang digagas oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan kelompok pemuda yang mengatasnamakan Komunitas Masyarakat Bekasi.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan Aliansi Masyarakat Kota Bekasi, bahwa dengan hadirnya Parkir Meter yang dilengkapi dengan tehknologi canggih dan bisa dikembangkan kepada berbagai aspek, maka Pemerintah Kota Bekasi terbantu dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

“Parkir meter dapat mendongkrak PAD Kota Bekasi yang sangat sinifikan. Pendapatannya berkali lipat bila dibandingkan dengan pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Jadi sepantasnya masyarakat mendukung program ini,” ujar Koordinator Aliansi Masyarakat Kota Bekasi, Aby Surya Simatupang, Minggu (31/1).

Aby memaparkan beberapa keunggulan dan keuntungan yang didapat dari program Parkir Meter. Diantaranya ialah Pembayaran atau penyetoran PAD parkir meter langsung melaui Online, sehingga lebih transparan bila dibandingan penyetoran parkir secara manual yang menyebabkan banyaknya kebocoran didalamnya.

Aby (Kiri) Aliansi Masyarakat Kota Bekasi
Aby (Kiri) Aliansi Masyarakat Kota Bekasi

Selain itu, Azas keterbukaan informasi publik melalui wibsite parkir meter langsung bisa di buka dan semua warga bisa mengakses perkembangan parkir meter, terutama dalam anggaran PAD Kota Bekasi, sehingga hal ini dianggap lebih bersih dan terbebas dari indikasi korupsi.

Keuntungan adanya Parkir Meter menurutnya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja didalamnya. Saat ini parkir meter telah melibatkan 300 orang karyawan dengan pendapatan 2,5 Juta perbulan plus BPJS dan THR, bahkan kedepannya akan merekrut 1200 orang.

Pendapat Asli Daerah melalui parkir meter yang masuk periode Agustus sampai Desember sebesar Rp 590 juta dan 200 juta (pembayaran melalui Online).

“Banyak keuntungan yang didapat selain merekrut tenaga kerja dan peningkatan terhadap PAD, yaitu menyediakan asuransi bagi konsumen yang parkir di area parkir meter berupa penggantian 100 persen apabila kendaraan yang diparkir hilang,” urai Aby.

Sementara kelompok yang menolak parkir meter menyerukan penolakan berupa petisi yang dibuat dengan sehelai kain putih untuk dibubuhkan tandatangan diatasnya. Petisi tersebut dilakukan pada Sabtu (30/1) malam di Alun-alun Kota Bekasi, Jalan Pramuka, Bekasi Selatan.

Koordinator Aksi penggalangan petisi, Hasan Basri memaparkan bahwa sejumlah komunitas di Kota Bekasi menggalang petisi untuk WaliKota BekasiRahmat Effendi guna meminta Pemkot Bekasi untuk membebaskan biaya parkir di ruang publik seperti alun-alun, hutan kota dan fasilitas publik lainnya.

Petisi Bebas Biaya Parkir
Petisi Bebas Biaya Parkir

Menurutnya, aksi tersebut mendapat respon positif dari sejumlah warga yang kebetulan sedang berada di lokasi tersebut dengan ikut membubuhkan tanda tangan penolakan membayar parkir di ruang publik di atas spanduk warna putih yang disediakan sejumlah komunitas di Kota Bekasi.

Penggalangan petisi kata Hasan, dilakukan lantaran sejumlah komunitas di Kota Bekasi tidak ingin ruang publik yang ada dikomersialisasi. Sebab kata dia, ruang publik merupakan hak masyarakat dimana masyarakat bebas menikmatinya tanpa harus mengeluarkan biaya sepeserpun.

“Ruang publik itu milik masyarakat, jadi segala bentuk komersialisasi di ruang publik itu haram hukumnnya. Karenanya kami meminta agar Pemkot Bekasi membebaskan biaya parkir di ruang-ruang publik,” ujar Hasan Basri.

Sementara itu, Founder Komunitas Teman Ngopi, salah satu komunitas yang tergabung dalam penggalangan petisi, Syahrul Ramadan mengatakan, dengan membebaskan sarana publik dari biaya parkir bukan suatu kerugian bagi Pemkot Bekasi.

“Parkir liar itu banyak sekali. Itu saja coba diurus, ditertibkan. Itu kan potensi yang selama ini dinikmati oknum tertentu. Jangan malah mengkomersilkan ruang publik dengan menarik biaya parkir di situ,” kata dia.

Aktivis yang juga seorang Jurnalis ini menambahkan, aksi menolak bayar parkir di ruang publik tidak berhenti dengan penandatanganan petisi, akan ada aksi lanjutan kata dia. Salah satunya dengan menggelar hearing dengan WaliKota BekasiRahmat Effendi dan DPRD Kota Bekasi, “Kebetulan sedang digodok Perda soal parkir. Nanti kami hearing dan meminta Walikota untuk mengabulkan tuntutan kami,” tukasnya. (Alfi)