Laporan Mengendap, IPW: Laporkan ke Propam dan Kompolnas   

0
99
Neta S Pane

BERITA KARAWANG – Ketua Presedium Indonesia Police Wacth (IPW) Neta S Pane mengatakan, laporan polisi (LP) yang tidak direspon dengan waktu yang cukup lama, pelapor bisa melaporkan hal tersebut ke Propam atau Kompolnas. Hal tersebut dikatakannya menanggapi kasus dugaan pemalsuan tanda tangan dan keterangan palsu yang melibatkan suami dari salah seorang Anggota Dewan DPRD Karawang, Jawa Barat, Oos Koswara.

“Kalau seperti itu yang bersangkutan bisa melaporkan ke Propam atau Kompolnas,” ujar Neta S Pane kepada Beritaekspres.com, Kamis (25/2/2016).  

Memang lanjut Neta, batas waktu sebuah kasus itu 20 tahun, tapi kewajiban polisi setelah menerima laporan dari masyarakat itu harus memprosesnya agar bisa dilimpahkan ke Kejaksaan. “Jadi kalau tidak diproses, polisi yang bersangkutan itu harus dilaporkan ke Propam atau Kompolnas,” tegasnya kembali.

Kalau pelapor tambah Neta, sampai sekarang belum menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) bisa menanyakan hal tersebut kepada Kapolresnya. “Yang bersangkutan bisa menanyakan langsung ke Kapolres, kenapa sampai sekarang SP2HPnya tidak diberikan kepada pelapor,” tandasnya.   

Oos Koswara dilaporkan pada 22 November 2014 lalu dengan nomor laporan polisi (LP) STTL/991/XI/2014/Jabar/ Res Krw oleh, Nurhaerun warga Dusun Sungai Tegal RT001/RW011, Kelurahan Sungai Buntu, Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang yang tak lain, mantan tim sukses istrinya yang kini menjabat di Komisi C DPRD Karawang.

Peristiwa itu bermula, ketika Oos Koswara menjadi prantara (calo) dalam jual beli tanah empang dan tanah darat untuk dijadikan tambak udang ekspor oleh salah seorang pengusaha. Ironisnya, dari luas tanah empang dan tanah darat seluas 6,55 hektar yang kini dikuasai oleh terlapor Oos Koswara, pelapor Nurhaerun hanya menerima pembayaran tanah seluas 2 hektar, sehingga pelapor mengalami kerugian sebesar Rp3,25 miliar.

Namun hingga kini, kasus pelaporan ke Polres Karawang tersebut masih mengendap dan belum ada perkembangan lebih lanjut. Bahkan pelapor sendiri, Nurhaerun sampai sekarang belum pernah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polres Karawang. (Indra)