Walikota Urung Gusur Para PKL Kalimalang Bekasi Timur

0
56

BERITA BEKASI – Rencana penggusuran pedagang kaki lima (PKL) yang berada disepanjang Kalimalang Bekasi Timur yang rencana eksekusinya dilakukan pada, Rabu (23/3/2016) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akhirnya urung dilaksanakan.

Alasan penggusuran dibatalkan disebabkan para pedagang dan ratusan Mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi mengancam akan melakukan perlawanan apabila pemerintah tetap ngotot melakukan eksekusi. Pernyataan tersebut diutarakan ketika para pedagang dan mahasiswa melakukan dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Kota Bekasi.

Faktor lain yang menyebabkan eksekusi dibatalkan, ialah kurangnya koordinasi antara pihak Kecamatan Bekasi Timur dengan Walikota Bekasi maupun Dinas Perekonomian Rakyat selaku pihak yang bertanggungjawab menaungi para pedagang di lokasi tersebut.

Walikota Bekasi Rahmat Effendi yang mendatangi lokasi didampingi oleh Camat Bekasi Timur dan Lurah Margahayu mengaku belum bisa memutuskan apakah bangunan pedagang tersebut akan dibongkar atau tidak. Ia meminta kepada koperasi Mulya Sejahtera sebagai pihak yang mewadahi PKL untuk mengajukan konsep penataan ruang berjualan.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota dan para pedagang melakukan dialog sekaligus menyampaikan 4 poin yang harus dipenuhi oleh pedagang apabila tidak ingin dibongkar oleh Pemerintah.

“Kami sepakat membatalkan pembokaran, asal pedagang memenuhi sarat yang kami minta. Diantaranya ialah pendataan jumlah pedagang, yang kedua mengenai pendanaannya, yang ketiga konsep bangunannya seperti apa, dan poin terakhir ialah para pedagang tidak boleh menempati atau menjadikan lokasi berdagang sebagai tempat tinggal,” ungkap Walikota.

Kepada awak media, ia menegaskan bahwa pihaknya mengizinkan lokasi tersebut dijadikan tempat berdagang sepanjang memenuhi aturan Pemerintah Daerah.

“Boleh saja dijadikan tempat berjualan kalau memenuhi unsur, kalau bangunannya tidak permanen,  karena lokasi tersebut merupakan ruang terbuka hijau,” sambungnya seraya meminta kepada para pedagang untuk menjaga kebersihan dan memperhatikan ruang terbuka hijau. “Daerah hijaunya tidak boleh hilang dan harus bersih,” jelasnya.

Mengenai penertiban sendiri, Rahmat mengaku selama ini Pemerintah selalu  melakukan pendekatan persuasif dan tidak selalu melakukan penggusuran. Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan efek negatif yang berujung terjadinya benturan.

“Tentunya kami mengedepankan asas kebersamaan, ya win – win solution. Artinya masyarakat terayomi dan peraturan tidak ada yang dilanggar,” tandasnya. (lam)