Ribuan Warga Miskin Pekalongan Belum Terlindungi BPJS

0
67
Ilustrasi

BERITA PEKALONGAN – Hingga saat ini tercatat sebanyak 7.148 warga miskin peserta jamkesda di Kota Pekalongan, Jawa Tengah yang belum terintegrasi ke BPJS Kesehatan. Namun meski demikian, rencananya tahun ini 4.000-an warga akan diajukan untuk diintegrasikan dalam BPJS Kesehatan. Nantinya, pembiayaannya akan dialokasikan melalui APBD Kota Pekalongan.

“Untuk peserta jamkesda yang sudah terdaftar, ada sebanyak 26.271. Dari jumlah itu, 7.418 diantaranya belum terintegrasi dalam BPJS Kesehatan,” terang Kabid Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan pada Dinkes Kota Pekalongan, Puji Winarti.

Dia menyatakan, Dinkes terus mengajukan integrasi data warga miskin untuk masuk dalam Jamkesda setiap dua bulan sekali. Puji melanjutkan, selain warga miskin yang masuk dalam PBI BPJS Kesehatan dari APBD Kota Pekalongan, juga terdapat sebanyak 8.261 warga miskin yang masuk dalam jamkesmas yang otomatis masuk dalam BPJS Kesehatan dari pembiayaan APBN.

Kemudian juga terdapat 6.068 warga miskin yang masuk PBI BPJS Kesehatan dengan pembiayaan dari APBD Provinsi. Terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan, dikatakan Puji pihaknya sudah mempersiapkan anggaran tambahan.

Sebab, iuran PBI juga mengalami kenaikan dari Rp19.225 per orang per bulan menjadi Rp23.000 per orang per bulan. Puji mengatakan, sudah mengusulkan alokasi tambahan di tahun 2016.

“Untuk pembiayaan PBI BPJS Kesehatan Kota Pekalongan sudah kami usulkan anggaran sekitar Rp12 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp6 miliar dialokasikan untuk membayar premi PBI BPJS Kesehatan.

Sisanya, digunakan untuk mengcover pembiayaan kesehatan bagi warga miskin yang belum masuk BPJS dan menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), serta untuk uang transport jika ada warga yang dirujuk sampai ke rumah sakit di provinsi,” terang dia.

Adanya penyesuaian iuran PBI, Pemkot dikatakan Puji juga siap membackup dengan peningkatan mutu dan akses pelayanan bagi PBI. Utamanya, untuk mengedepankan melakukan pelayanan promotif dan preventif. Sebab dari datanya, hanya sekitar 30 persen masyarakat yang sakit. Untuk mewujudkannya, Puji menyatakan bahwa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) menjadi ujung tombak.

“Kalau bisa angka itu akan dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui pelayanan promotif dan preventif. Berbagai upaya peningkatan akses dan mutu juga sudah dilakukan seperti home visit serta akreditasi puskesmas yang mulai dilakukan tahun ini,” tandasnya. (Boy Rasta)