Komisi B Minta Dinas Kebersihan Klarifikasi Dugaan Pungli

0
5

BERITA BEKASI – Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bekasi, Maryadi mengungkapkan setiap pelayanan penarikan sampah memang dikenakan tarif atau retribusi sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang K3. Hanya saja setiap penarikan harus dilengkapi dengan karcis atau tanda bukti pembayaran yang resmi.

“Disebut retribusi karena memang ada pelayanan yang dilakukan. Asalkan semua benar dalam penerapannya dan berdasarkan regulasi yang ada. Jika penarikan dilengkapi dengan bukti yang cukup seperti karcis atau alat bukti lainnya itu tidak ada masalah. Tapi bila tidak ada, ini yang menjadi pertanyaan,” kata Maryadi, Senin (4/4/2016), menanggapi adanya dugaan pungli yang terjadi di TPSS Puri Asih Bekasi Selatan.

Mengenai tarif, kata dia, tidak bisa diglobalkan dalam pembayarannya. Apalagi tidak ada klausul dalam Perda K3 yang menjelaskan pembayaran retribusi penarikan sampah oleh Dinas Kebersihan nilainya dibulatkan. Ia menduga hal tersebut hanya akal-akalan dari oknum Dinas Kebersihan.

“Jika sampah dibuang ke TPSS memang ada tarifnya sesuai dengan jumlah kubikasi, tetapi tidak bisa diglobal nilainya. Apalagi dipatok dengan harga Rp1 juta, ini berlebihan,” terangnya.

Selain pungutan, Politisi Golkar ini juga menyikapi persoalan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, Pemerintah harus meningkatkan pelayanan yang maksimal dengan memberikan fasilitas yang memadai dan SDM yang mencukupi.

Keluhan yang diterimanya terkait pengelolaan TPSS Puri Asih, dikatakannya dapat merusak citra Pemerintah Kota Bekasi.

“Masa warga harus antri dan menunggu dari pagi hingga sore untuk membuang sampah. Sementara mereka dituntut mengeluarkan retribusi. Ini harus berimbang antara kewajiban dan pelayanan,” tegasnya.

Dalam pengelolaan sampah, dijelaskannya ada dua jenis TPSS. Pertama adalah TPSS yang menyediakan lahan, sehingga warga yang membuang sampah tidak perlu menunggu armada pengangkut sampah. Kemudian yang kedua ialah TPSS yang menyediakan kontainer, secara teknis ialah petugas harus menarik kontainer yang telah penuh dan dijalankan dengan tepat waktu.

“Kalau semua dijalankan dengan baik. Saya kira tidak lagi ada warga yang antri dan menunggu mobil penarikan,” ucap Maryadi.

Sebagai langkah lebih lanjut, Maryadi mengaku bakal memanggil Dinas Kebersihan, “Karena ini keluhan dari masyarakat yang harus diselesaikan. Apalagi ada indikasi penyimpangan dalam penarikan rertribusi, Dinas Kebersihan sebagai mitra Komisi B harus mampu menjelaskan ini semua,” tandasnya. (Alfi)