Walikota Rahmat Effendi Diterima Direktur USAID Wilayah Asia Tenggara 

0
29
DR. Rahmat Effendi (Kanan)

KOTA BEKASI terus melakukan pembenahan dan perubahan dalam pembangunan perkotaan. Sebagai kota metropolitan sedang, kerjasama perkotaan dan promosi daerah ke luar negeri perlu dilakukan untuk study banding pembangunan perkotaan. Seperti Kota Solo yang sering diundang lembaga PBB dan internasional, akhirnya mendapat penghargaan sebagai Walikota terbaik dunia di era Joko Widodo.

Anehnya, saat Walikota Bekasi Rahmat Effendi dan rombongan kecil diundang NGO Internasional USAID ke Filipina dan mengirim surat pemberitahuan ke DPRD Kota Bekasi, yang terjadi malah ‘gagal faham’.  Ramai dalam pemberitaan media lokal berbagai asumsi DPRD terkait rencana kunjungan tersebut. Publik terbelah dalam dua argumentasi karena kurang faham dengan aturan dan hanya melihat satu sisi pendapat para anggota DPRD yang jauh dari maknanya, dan hanya afiliasi sikap politik.

Dalam berbagai aturan terkait kunjungan ke luar negeri jika tidak memakai APBD, hanya perlu mengirim surat pemberitahuan saja tidak terkait ijin oleh lembaga legislatif. Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan pimpinan serta anggota DPRD. Ada delapan tujuan perjalanan dinas keluar negeri yang boleh dilakukan. Diantaranya, untuk kerjasama, seminar, workshop, dan promosi daerah.

Dalam peraturan tersebut juga ditekankan ijin yang diajukan sepanjang menggunakan uang daerah, maka harus ada izin dari Gubernur, yang diajukan ke Biro Kerjasama. Surat permohonan ijin tersebut, diajukan maksimal 20 hari sebelum keberangkatan. Akan tetapi meskipun biaya ditanggung pengundang surat pemberitahuan juga harus dikirim ke gubernur Jabar sebagai pelaporan.

Untuk diketahui, Inpres Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan ditujukan antara lain untuk Gubernur, Bupati, Walikota, mengatur bahwa perjalanan dinas ke luar negeri harus dilakukan dengan sangat selektif yakni terkait penyelenggaraan pemerintahan, dapat dilakukan sepanjang tugas di dalam negeri tidak terganggu, dengan rombongan sangat terbatas yang bidang tugasnya terkait substansi yang akan dibahas, dilakukan setelah mendapat izin dari Presiden, dan hasilnya dilaporkan kepada Presiden.

Sedangkan pada Pasal 2 Permendagri Nomor 11 Tahun 2011, mengatur bahwa perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan prioritas berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri, dapat dilakukan apabila tugas di dalam negeri tidak mendesak seperti ada bencana alam dan pemilu, dan hasilnya dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja pemerintah.

DIAKUI LEMBAGA DUNIA

Kepergian Walikota Bekasi Rahmat Effendi dan rombongan kecil (hanya 4 orang) ke Filipina, semingu kemarin (25- 28 April) atas undangan dari NGO Internasional USAID melalui IUWASH (Indonesia Urban Water, Sanitation, and Hygiene ) yang tengah gencar mensialisasikan program perbaikan sanitasi di kawasan Asia Tenggara, Walikota Bekasi  Rahmat Effendi bersama Kepala Dinas Bangunan dan Permukiman Kota Bekasi Dadang Ginanjar melakukan study banding terkait pengolahan limbah perkotaan dan sanitasi. Semua biaya ditanggung 100 persen oleh IUWASH USAID. 

USAID (United States Agency for International Development) merupakan Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika adalah badan independen dari AS yang bertanggung jawab atas bantuan untuk bidang ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan untuk negara-negara lain didunia. IUWASH  (Indonesia Urban Water, Sanitation, and Hygiene ) unit lembaga USAID yang terkait air bersih dan sanitasi.

Tahun ini hanya 4 daerah yang dinilai USAID serius melakukan berbagai upaya terkait pengolahn limbah dan sanitasi perkotaan. Selain mengundang Pemerintah Kota Bekasi, USAID juga mengundang   Kota Makasar Sulawesi Selatan, Kota Malang Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Jawa Timur.  

Kepala Dinas Bangunan dan Permukiman Kota Bekasi Dadang Ginanjar menjelaskan, kegiatan itu merupakan pertukaran ilmu dalam pengelolaan limbah tinja di Filipina. Pihaknya belajar tentang peraturan, strategi, dan penerapannya di Kota Manila, Filipina. Di Filipina,   sudah dilakukan pelayanan lumpur tinja terjadwal, seperti di Maynilad/Lagoona dan Baliwag. Di Kota Bekasi, pengolahan limbah tinja berada di area tempat pembuangan akhir (TPA) Sumur Batu.

Study banding tersebut merupakan program inovatif yang didanai oleh USAID guna mendukung kebijakan dan pembangunan nasional di sektor sanitasi ,yang pelaksanaannya hingga di tingkat pemerintah daerah. Point penting dalam kunjungan ini adalah adanya kesinambungan pembangunan sektor sanitasi melalui berbagai kegiatan terstruktur, meliputi promosi perubahan perilaku untuk pemicu kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas sanitasi layak, dan pembuatan peraturan pendukung oleh Pemerintah Daerah setempat.

Identifikasi sumber dana untuk perbaikan fasilitas sanitasi rumah tangga dan penguatan institusional melalui pembentukan dan peningkatan kapasitas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang beroperasi.

PERLU IMPLEMENTASI

Instalasi pengolahan limbah di Sumurbatu yang lama
Instalasi pengolahan limbah di Sumurbatu yang lama

Dari kunjungan study banding tersebut setidaknya acuan pengolahan limbah tinja dan pengelolaanya segera bisa diimplementasikan di Kota Bekasi. Sanitasi publik dan sistem pengolahan limbah merupakan tolak ukur jaminan kualitas kesehatan warga masyarakat perkotaan. Sanitasi sangat mempengaruhi kesehatan lingkungan, melalui sanitasi yang baik jaminan kesehatan akan diperoleh, begitupun sebaliknya jika sanitasi buruk akan menjadi sumber berbagai penyakit.

Dinas Bangunan dan Pemukiman akan melakukan pengadaan alat teknologi canggih untuk pengolahan limbah tinja atau limbah domestik. Sejak berdirinya, UPTD PALD (Pengelolaan Air Limbah Domestik) Sumurbatu, berbgai upaya penyediaan sarana/infrastruktur untuk mengolah limbah domestik pada tahap akhir.

Kepala Dinas Bangunan dan Pemukiman, Dadang Ginanjar, mengatakan pada tahun 2016 program peningkatan dan pembaharuan pengelolaan maupun pengolahan limbah tinja akan dibarengi dengan program pembangunan infrastruktur penunjang IPALD.

Kondisi  exiting IPLT yang ada saat ini (lama); Pada infrastruktur/konstruksi IPLT yang sudah tidak layak lagi dioperasikan. Sistem pengolahan yang bersifat konvensional  tidak mampu mengolah limbah domestik saat ini dan waktu yang akan datang.

Direncanakan, pasca study banding, IPALD; Pembangunan konstruksi IPALD. Pembangunan sistem pengolahan. Pengadaan alat penunjang pengolahan. Pembangunan sarana kantor. Review SOP operasional dan managemen dan  training atau pelatihan kepada seluruh SDM komponen pengelola IPALD.

Indikator kegiatan peningkatan atau pembaharuan pada program kerja IPALD Sumurbatu adalah peningkatan cakupan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kualitas dan kuantitas operasional instalasi pengolahan limbah domestik sumurbatu. Selama kegiatan pembangunan konstruksi berlangsung akan dibuat polder kedap untuk mengantisipasi limbah domestik yg masuk ke IPALD tersebut.

Pengelolaan limbah domestik mutlak diperlukan karena adanya kepadatan pemukiman yang terus meningkat sehingga pembuangan limbah yang tidak terkontrol akan mengakibatkan pencemaran air tanah.

Kegiatan peningkatan IPALD Sumurbatu didasarkan pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pembentukan UPTD PALD, dan sejalan dengan program rencana pembangunan jangka menengah nasional tentang akses progran 100-0-100 bahwa dalam rangka tahun infrastruktur dan pemenuhan 100 persen akses sanitasi layak maka perlu dilakukan peningkatan pelayanan dibidang sanitasi.

Pemkot Bekasi, mengakui instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) tidak berfungsi secara maksimal selama delapan tahun belakangan ini. Selama itu pula, sebagian limbah kotoran manusia tersebut dibuang ke Kali Bekasi yang berada di lokasi IPLT di daerah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Sumurbatu, Kecamatan Bantargebang. SALAM PATRIOT

Oleh; Mas Didit