PKY Jateng Gelar Sekolah Konstitusi Berantas Korupsi

0
71

BERITA SEMARANG – Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Jateng, menggelar kegiatan Sekolah Konstitusi dengan tema ‘Living Law dan Inovasi Hukum Dalam Penegakan Hukum Serta Pemberantasan Korupsi’ yang diselenggarakan di Kantor PKY Jateng, Jalan Pamularsih No. 10 Semarang, Selasa (31/5/2016).

Dalam Sekolah Konstitusi ini, hadir sebagai Nara Sumber dari KPK, Nanang Faridzam dan PKY Jateng, Bahrul Fawaid, yang diikuti oleh sekitar 50 peserta dari mahasiswa Kota Semarang.

Pada kesempatan tersebut, Nanang Faridzam menyampaikan tentang subtansi dan penegakan hukum yang memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi serta penerapan prinsip-prinsip Good Governance dan Good Corporate Governance.

Menurutnya, indeks reformasi birokrasi dan indeks korupsi Indonesia masih jauh dari harapan, dimana menurut penelitian yang dijabarkan KPK masih berada di bawah Philipina.

“Selama ini korupsi masih merebak di kalangan pemerintahan, baik pemerintah pusat ataupun daerah,” ujarnya.

Sementara Bahrul menegaskan, pentingnya Peran Living Law dalam konsep ideal Subtansi dan Penegakan Hukum, karena hukum harus sesuai dengan nilai-nilai luhur.

“Living law seharusnya menjadi rujukan dalam menegakkan dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peran aktif masyarakat dengan peadopsian living law ke dalam peraturan perundang-undangan, maka penegakan hukum dapat berjalan ideal sesuai dengan nilai-nilai luhur serta keadilan yang diakui di masyarakat,” jelas Bahrul.

Bahrul berharap dengan digelarnya Sekolah Konstitusi, bisa memunculkan semangat, optimisme dan harapan baru bagi PKY Jateng dan KPK melalui kalangan mahasiswa untuk terus berupaya melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam mewujudkan peradilan bersih di Jawa Tengah.

Selain itu juga untuk menggalang komitmen dari kalangan mahasiswa dalam mendukung peradilan bersih, karena peradilan bersih memerlukan peran serta dari berbagai kalangan baik itu institusi, akademisi, penegak hukum, praktisi, NGO, organisasi keagamaan, media dan masyarakat.

“Ini menjadi tugas utama dari  Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim,” imbuhnya.

Kegiatan tersebut menurutnya sebagai bentuk dukungan dan kerjasama antara Pengubung Komisi Yudisial Jateng dengan KPK dan Institut Penegak Konstitusi dalam membantu mewujudkan peradilan bersih di Jawa Tengah. (Nining)

Biro Semarang