Ribuan PNS Kota Bekasi Terancam Diberhentikan

0
60
Rury Arief Rianto

BERITA BEKASI – Kuasa Hukum Roro Yoewati dalam kasus Diklat Prajabatan golongan I, II dan III tahun 2009, Rury Arief Riyanto mengatakan putusan Hakim pada Praperadilan kliennya beberapa waktu lalu di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, merupakan kesepakatan Hakim dan Jaksa Penyidik atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, bahwa diklat tersebut tidak sah.

“Hakim Bahuri membacakannya bahwa kerjasama Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Barat serta Wingdiktekkal Husein Sastranegara TNI AU, pada pelaksanaan Diklat Prajabatan dianggap cacat hukum, karena kedua Lembaga Negara atau Pemerintah tersebut dianggap tidak ter-Akreditasi,” terang Rury, Jumat , (3/6/2016).

Rury juga menjelaskan, dalam pernyataan Hakim, bahwa kedua Lembaga Negara tersebut sebagai mitra Pemerintah Kota Bekasi dalam Diklat Prajab 2009 tidak melalui proses lelang atau tender. Sehingga, ia menyimpulkan, kasus yang dialami oleh kliennya tersebut juga membawa 1.564 orang PNS yang mengikuti diklat illegal dan wajib mengembalikan uang.

“Berarti dalam hal ini bisa di artikan bahwa Kejari Bekasi dan Hakim Praperadilan menginginkan Lembaga-lembaga Negara atau Pemerintah harus ikut mengajukan diri sebagai peserta lelang tender bila diminta bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah yang memerlukan bantuan kerjasamanya,” ungkapnya.

Untuk itu lanjutnya, sebagai konsekwensi logisnya bahwa para PNS tersebut sejumlah 1.564 orang harus di ‘Batalkan’ status PNSnya, dan harus mengembalikan pada negara apa yang telah diterima sebagai PNS sejak diangkat, artinya itu juga harus mengembalikan semua uang yang sudah di pakainya,” tegas Rury.

Tidak hanya itu, Rury berpikir, bahwa Pemkot Bekasi wajib meminta kembali anggaran diklat Prajabatan yang telah diberikan kepada Wingdiktekkal TNI AU, sebagai mitra penyedia tempat  dan melakukan pemutusan kerjasama.

“Jadi, saya tegaskan Pemkot juga wajib meminta kembali anggaran Diklat Prajabatan yang telah diberikan pada Wingdiktekkal TNI AU, karena Hakim saat itu mengatakan bahwa kerjasama antara Pemkot dengan Wingditekkal tidak layak dan tidak terakreditasi,” tegasnya lagi.

Sekedar diinformasikan, Diklat Prajabatan pada tahun 2009 yang dilakasanakan BKD Kota Bekasi dalam pengakatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS saat itu di anggap tidak sah oleh Hakim praperadilan gugatan Roro pada 26 Mei 2016 di PN Bekasi. Hal itu mengancam, Pemerintah Kota Bekasi akan kehilangan 1.564 orang PNS. (Alfi)