DPRD Kota Bekasi Pastikan Revisi Perda Retribusi Parkir

0
326

BERITA BEKASI – Pengelolaan parkir berbasis parkir meter yang di jalankan oleh Pemerintah Kota Bekasi belum memiliki regulasi kemanan parkir yang kuat bagi para penggunanya. Hal itu disebabkan karena kadaluwarsanya perda tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir terminal di Kota Bekasi.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Bekasi, Machrul Falak mengatakan, revisi perda untuk memberikan ketetapan hukum yang kuat, membutuhkan proses dan anggaran yang cukup lumayan besar, namun proses revisi perda itu pun tetap ia setujui.

“Nantilah kita revisi. Memang itu perlu di revisi, cuma kalau mau di revisi kan harus ada pansus dan itu juga membutuhkan waktu yang lumayan,” katanya.

Kemungkinan, lanjut Machrul revisi Perda nomor 5 tahun 2011 tentang penyelanggaraan dan retribusi parkir serta terminal ini baru akan di revisi oleh DPRD Kota Bekasi pada tahun 2017.

“Saat ini yang sedang kita ajukan ke Biro Hukum Jawa Barat, Cuma tentang tarif parkirnya saja,” ungkapnya.

Namun begitu, Machrul tetap mendukung revisi perda tersebut, guna memberikan kekuatan hukum tetap bagi pengguna parkir yang kehilangan kendaraannya. “Iya setuju,” singkatnya.

Sebelumnya, pemerhati publik Kota Bekasi Didit Susilo mengusulkan agar di revisinya Perda nomor 3 tahun 2010 tentang pajak parkir dan Perda nomor 5 tahun 2011 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir serta terminal, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi.

Didit melihat, retibusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi belum maksimal, dikarenakan juru parkir yang direkrut Dishub tidak menyetorkan retribusi parkir yang di targetkan setiap harinya. (ADV/Alfi)