Fraksi PDIP Keluarkan Pandangan Atas LKPJ Pemkot Bekasi 2015

0
11

BERITA BEKASI – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi masih belum menerima atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Bekasi tahun 2015, yang di paripurnakan pada Rabu, (8/6/2016).

Pandangan itu, di ungkapkan oleh Ketua Fraksi PDIP, Anim Immamudin, yang di bacakan oleh Tumpak Sidabutar, sebagai anggota Fraksi di dalam sidang paripurna.

Dalam penyampaiannya, pakta integritas yang di cetuskan oleh Walikota Bekasi, Rahmat Effendi beberapa waktu lalu yang di tandatangani oleh seluruh PNS, Non-PNS dan TKK Pemerintah Kota Bekasi, dianggap kurang profesional dalam capaian kinerjanya.

“Fraksi PDI Perjuangan berkali-kali menyampaikan untuk standarisasi kompetensi pegawai sebagai syarat mutlak untuk berakselerasi dalam percepatan pembangunan. Bahwa kompetensi yang memadailah diharapkan para pegawai birokrasi kita memiliki etos kerja. Namun hari ini kita dihadapkan pada birokrasi yang diisi oleh pegawai atau aparatur tanpa etos kerja,” kata Tumpak dalam menyampaikan pandangan fraksi PDIP, di sidang Paripurna LKPJ.

Selain itu, persoalan yang mendasari fraksi PDIP belum menerima hasil LKPJ Pemkot Bekasi tahun anggaran 2015, diantaranya adalah implementasi kebijakan Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan, Ketahanan Pangan, Ekonomi Kemasyarakatan dan Sistem Informasi Managemen Aset Daerah.

“Kami juga menyikapi persoalan anggaran terhadap upaya mewujudkan sustainable development (pembangunan berkelanjutan). Data ilmiah dan statistik yang disampaikan perlu dicermati lebih dalam mengingat beberapa temuan dilapangan (data mikro) tidak mencerminkan indikator makro yang disampaikan dalam LKPJ. Apakah pembangunan sudah mendukung konsep projob, pro growth, pro poor, dan institusi sudah good society,” ungkapnya.

Isu krusial seperti konsep Smart City, Ketersediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau), Darurat Bencana, PPDB Online, BPJS, UMKM dan Pengkoperasian, Infrasturktur,

ULP, serta pajak dan retribusi daerah, sebagai pandangan serius oleh fraksi PDIP, bahwa belum optimalnya Pemkot Bekasi dalam menyelenggarakan birokrasi yang baik.

Namun dalam pandangannya, fraksi PDIP tetap mengapresiasi Walikota Bekasi, yang telah menetapkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Santa Clara di Kecamatan Bekasi Utara, yang beberapa waktu lalu sempat menjadi polemik di beberapa kalangan masyarakat Kota Bekasi. Penempatan IMB itu, di pandang telah sesuai prosedur dan tidak ada kecacatan penerbitannya.

“Semua sudah sesuai denga prosedur atas IMB itu, tetap kami memberikan apresiasi kepada Walikota Bekasi,” ujar fraksi PDIP, yang di bacakan Tumpak.

Fraksi PDIP DPRD Kota Bekasi merekomendasikan kepada Walikota Bekasi, untuk memperbaiki sistem Pendidikan, Kesehatan, Tata Ruang, Investasi, Aparatur, Pendapatan, Agama, Perekonomian Kerakyatan, Infrastruktur dan Perencanaan.

“Untuk Pendidikan kami usulkan formulasi afirmasi sebesar 20 persen siswa miskin. Mencabut ijin operasional RS Pemerintah atau swasta yang menolak pasien. Adanya penambahan 30 persen RTH, sebagai syarat standarisasi perijinan untuk pengusaha hotel, apartemen dan ruko,” tutupnya. (Alfi)