Perbedaan Paradigma Soal Kejahatan Terorisme Mengemuka di Parlemen

0
49

BERITA JAKARTA – Paradigma soal kejahatan terorisme antara legislator Senayan dan ilmuan ternyata berbeda. Legislator beranggapan kejahatan terorisme merupakan extraordinary crime, sementara Direktur Imparsial berujar kejahatan kemanusian tersebut adalah special crime.

Anggota Komisi III DPR RI Syarifudin Sudding menegaskan, dalam tindak pidana terorisme peran TNI adalah membantu Polri untuk pengamanan nasional. “Kejahatan terorisme ini adalah kejahatan extraordinary crime karenanya penangannya juga harus extra,” ujarnya dalam diskusi “RUU Tindak Pidana Terorisme” di Media Center, DPR-RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2016) kemarin.

Politisi Partai Hanura ini mengungkapkan, hal itu dikarernakan para pelaku teror membawa ideologi yakni mati jihad penangananya tidak seperti kejahatan yang lain. Meski begitu, menurut Sudding penanganan pelaku teror harus mengedepankan sesuai hak azasi manusia.

Di kesempatan yang sama, berbeda dengan Sudding, menyoal hal ini, Direktur Program Imparsial Al Araf mengungkapkan, dalam hukum internasional kasus terorisme tidak masuk dalam ekstraordernary crime tetapi special crime. “Sehingga penangannya harus khusus itulah persoalan paradikma yang ada sekarang,” ucapnya.

Jadi, sambung Araf, Indonesia harus berhati-hati untuk penanganan terorisme. Tak hanya itu, dia pun mengaku heran kepada DPR karena menggabungkan war system dengan justice criminal system dalam RUU Terorisme. “Penanganan terorisme dengan war system dilakukan oleh tentara. Sedangkan justice criminal sistem ada tahapan, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan,” urainya.

Sementara itu, terkait hal ini pengamat terorisme Hermawan Sulistyo menuturkan, Saat peledakan di ground zero yang menyebabkan banyak korban berjatuhan secara tragis membuat keilmuan tentang terorisme yang dia pelajari selama 20 tahun tidak bisa diam. “Definisi umum terorisme adalah banyak menjatuhkan korban jiwa dan pelakunya juga lebih dari satu. Ngga ada peledakan bom oleh teroris memilih korban,” jelasnya.

Sambung Hermawan, terorisme tidak masuk dalam kejahatan perang. “Ketika ada pembunuhan satu orang tentara Amerika di Suriah dengan pelakunya satu orang lalu ditayangkan di internet hingga membuat jutaan orang takut akhirnya definisi terorisme ini terbantahkan,” paparnya.

Kata Hermawan, artinya terorisme tidak bisa didefinisikan dengan cara lama. “Kalau korbannya WNI dan pelakunya juga WNI maka itu harus ditangani polisi. Bila pelakunya WNI dan korbannya warga asing maka TNI di BKO-kan (diterjunkan-red),” tambahnya. (OSS)