Kebijakan Dana Sumbangan Pendidikan Dianggap Sepihak

0
66
Nuryadi Darmawan

BERITA BEKASI – Ketua Komisi D, DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan geram dengan alasan pihak sekolah yang menyebutkan bahwa pungutan disekolah mulai dari Dana Sumbangan Pendidikan (DSP), iuran perbulan siswa sampai kepada pembelian seragam sekolah, telah melalui proses musyawarah oleh komite sekolah dan orangtua murid.

Padahal menurutnya, bahwa calon peserta didik yang notabenenya merupakan siswa baru disekolah tersebut, mengaku terpaksa mengikuti hasil keputusan sekolah perihal berbagai biaya pungutan disekolah.

“Komite sekolah yang dimaksud mewakili orangtua murid yang mana? Sedangkaan peserta didik itu baru diterima disekolah yang dipilihnya. Saya menganggap pungutan itu dibuat secara sepihak oleh pihak sekolah, dan orangtua murid tidak punya pilihan lain untuk menolak pungutan itu,” ungkap Nuryadi beberapa waktu lalu.

Ia mengungkapkan, keputusaan tentang besaran DSP tersebut dinilai sepihak. Itu terlihat dari besaran biaya DSP yang nilainya sama, antara satu sekolah dengan sekolah lainnya.

“Kalau memang itu bukan keputusan sepihak, kenapa nilai DSP yang dibebankan kepada peserta didik itu sama? dan apakah tidak ada orangtua murid disekolah yang merasa keberatan pada saat dilakukan musyawarah terkait pungutan itu,” ujar Nuryadi seraya mempertanyakan proses musyawarah yang dimaksud.

Selama ini Komisi D, diakui Politikus PDI Perjuangan Kota Bekasi ini, tidak pernah mengetahui kebutuhan biaya pendidikan setiap siswa dijenajang pendidikan tingkat SD, SMP, SMA dan SMK Negeri, sebab, dinas pendidikan tak pernah mengemukakan kepada mitra kerjanya yakni Komisi D.

Biaya DSP yang dipayungi melalui surat Keputusan Walikota Bekasi, sambung Nuryadi, Seyogyanya harus menempuh kajian yang tepat.

“Disdik tidak pernah mengemukakan kepada kami (Komisi D) berapa sebenarnya kebutuhan biaya pendidikan setiap siswanya untuk seluruh jenjang pendidikan. Jika ingin memutuskan sebuah kebijakan seharusnya Disdik harus melakukan kajian yang mendasar dan menyeluruh. Karena, belum tentu murid yang sekolah di negeri itu pada umumnya merupakan dari keluarga mampu,” ungkapnya.

Lebih jauh Nuryadi menyinggung, proses pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Disana, ujar Nuryadi, subsidi biaya pendidikan untuk tingkat SMA dan SMK hanya Rp26 ribu per siswanya. Kendati begitu, mereka (Pemprov Jabar) mampu mengimplementasikan pendidikan gratis hingga 12 tahun, dan program pendidikan gratis itu tidak terkendala.

“Kenapa Pemprov Jawa Barat dengan adanya subsidi sebesar Rp26 ribu setiap siswa per bulannya bisa gratis, sedangkan kita yang sudah disubsidi pemerintah daerah sebesar Rp170 per siswa, tetap juga siswa masih dipungut biaya,”  katanya.

Komisi D, mengimbau supaya Disdik melakukan kajian terkait biaya pendidikan dan dilakukan secara mendasar serta nyata. “Kajian itu, tidak dilihat dari kebijakan sebelumnya saja, melainkan dilihat dari aspek lain misalnya beban kebutuhan hidup warganya,” tandasnya. (Indra)