Ratusan Wajib Pajak Daftar Tax Amnesti di Kota Bekasi

0
97
Ilustrasi

BERITA JAKARTA – Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Barat III mencatat, jumlah wajib pajak (WP) di Kota Bekasi yang telah mendaftar tax amnesty (pengampunan denda pajak) mencapai 111 WP. Jumlah ini masih bisa bertambah karena masih ada WP yang belum melaporkan harta kekayaannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

“Jumlah SPH (Surat Pernyataan Harta) yang kami terima ada 111 WP untuk wilayah Kota Bekasi. Tapi untuk nominal hartanya belum kami terima, karena mereka (WP) masih menghitung nilainya,” kata Kabid Penyuluhan Pelayanan dan Humas Kanwil DJP Jawa Barat III, Mahdaniar saat jumpa pers di Hotel Harris, Bekasi Utara pada, Rabu (24/8/2016).

Mahdaniar mengatakan, sebetulnya total WP yang mendaftar tax amnesty di wilayah setempat mencapai 298 WP. Jumlah itu, kata dia, tersebar di wilayah Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok dan Kabupaten Bogor.

Dia menyebut, tebusan yang diperoleh tax amnesty dari 298 WP itu mencapai Rp 28,8 miliar. Jumlah ini lebih kecil dari target tax amnesty nasional yang mencapai Rp 165 triliun. Oleh karena itu, Mahdaniar mengimbau kepada WP untuk segera melaporkan harta kekayannya ke KPP setempat.

Sebab bila sampai akhir Maret 2017 tax amnesty belum juga dibayar, maka harta yang belum diungkap akan dianggap sebagai penghasilan dan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) serta ditambah sanksi 200 persen.

“Bagi WP yang tidak memanfaatkan amnesti pajak, maka harta yang belum dilaporkan dianggap sebagai penghasilan, dikenai pajak dan ditambah sanksi sesuai UU Perpajakan,” jelas Mahdaniar.

Mahdaniar mengungkapkan, pihaknya telah memberi kemudahan kepada WP untuk mengajukan permohonan amnesti pajak dalam tiga periode di KPP setempat. Periode pertama pada Juli-30 September 2016, periode kedua pada 1 Oktober-31 Desember 2016 dan periode terakhir pada 1 Januari 2017-31 Maret 2017.

“Bagi WP yang tidak memiliki waktu karena terpotong dengan pekerjaan, kami juga membuka layanan pada hari Sabtu dan Minggu,” kata Mahdaniar.

Dalam kesempatan itu, Mahdaniar juga menyampaikan masyarakat tidak akan bisa menyembunyikan harta kekayannya. Soalnya akhir 2018 mendatang, pihaknya akan mengaplikasikan sebuah sistem pemantauan aset masyarakat yang terkoneksi dengan luar negeri. Dengan begitu, kata dia, perolehan pajak bisa digenjot.

“Pada 2018 akan akan memberlakukan keterbukaan informasi secara global atau Automatic Exchange Of Information (AEOI), sehingga para wajib pajak sudah tidak bisa lagi menyembunyikan aset mereka dari otoritas pajak,” kata Mahdaniar.

Dia menjelaskan,  AEOI merupakan bentuk kerja sama internasional di bidang pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan guna mencegah upaya masyarakat yang ingin menghindar atau mengelak tagihan pajak.

“Seluruh data perpajakan setiap negara akan sampaikan laporannya kepada kami, sehingga wajib pajak yang menyembunyikan asetnya di luar negeri juga bisa kita pantau dengan sistem ini,” tegasnya.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar menambahkan, masyarakat harus memanfaatkan moment amnesti pajak tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebab tebusan amnesti pajak nasional sebesar Rp 165 triliun harus terealisasi.

Dia menyebut, bila target tersebut tak tercapai, maka akan merugikan masyarakat. Soalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterima daerah dari pemerintah pusat akan dikurangi 20 persen.

“Kalau target amnesti pajak nasional tak tercapai maka akan mempengaruhi terhadap pembangunan daerah. Hal ini juga akan dirasakan oleh masyarakat juga,” kata Deddy. (NDI)