Dijadikan ‘Bancakan’, Menteri BUMN Didesak Gelar RUPS Telkom 

0
89
BUMN Bersatu Arief Poyuono

BERITA JAKARTA – Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi ‘bancakan’ disepakati Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono. Menurutnya, hal ini juga terjadi di PT. Telkom. Bancakan dilakukan oknum dengan pola rapi hingga sulit dibuktikan secara hukum.

Demikian ungkap Arief dalam pernyataan tertulisnya kepada Beritaekspres.com, Minggu (4/9/2016). Dia pun mencontohkan kasus penjualan salah satu anak perusahaan Telkom PT. Simpatindo kepada PT. Tiphone yang baru berdiri tahun 2008, merupakan diantara cara bancakan BUMN yang diduga dilakukan oleh Direksi BUMN Telkom dan anak perusahaan yang sangat halus dan sulit dijerat tindak pidana korupsi.

Diketahui, PT. Simpatindo bergerak di bidang penjualan voucher isi ulang Telkomsel yang berkontribusi besar dalam menyumbangkan keuntungan bagi Telkom dan masuk dalam kategori perusahaan yang sangat sehat.

“Namun ada kejanggalan dalam proses penjualan Simpatindo pada Tiphone. Sebelum membeli Simpatindo, terlebih dulu Tiphone menjual sahamnya sebanyak 25 persen pada anak perusahaan Telkom PT. PINS dengan harga overvalued,” beber Arief. 

Padahal, lanjut dia, saham Tiphone yang berkode TELE tersebut sedang anjlok hingga kisaran mendekati Rp600/saham. Hingga hampir satu tahun lebih saham Tiphone tak kunjung naik melebihi harga yang sama dengan harga Tiphone yang dibeli oleh PINS. Tetapi PINS Indonesia mengambil alih sebanyak Rp1,11 miliar (15 persen) saham Tiphone senilai Rp876,7 miliar. 

“PINS Indonesia membeli saham Tiphone dari Boquete Group SA, Interventures Capital Ltd, PT Sinarmas Asset Management, dan Top Dollar Investment Ltd. Perjanjian jual-beli ditandatangani pada 11 September 2014,” ulas Arief.

PINS membeli 10 persen saham Tiphone melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (non-HMETD), sebanyak 638,05 juta saham baru atau setara 10 persen melalui aksi non-HMETD pada 18 September 2014. 

“Harga pelaksanaan non-preemptive rights tersebut sebesar Rp812,2 per saham. Dengan demikian, PINS harus mengeluarkan dana sebesar Rp518,23 miliar untuk menyerap saham baru Tiphone, hingga total  pembelian 25 persen saham,” paparrnya lagi.

Bila ditinjau dari sisi kapitalisasi pasar TELE per 20 Mei 2014, sambung Arief, yang nominalnya sebesar Rp4,5 triliun, maka pembelian 10-25 persen saham TELE akan butuh biaya Rp450-900 miliar.

“Nah, dengan nilai investasi tersebut kemungkinan besar biaya akan dibiayai dengan kas. Soalnya, TLKM sendiri telah memberikan anggaran belanja modal tahun 2014 seperti yang dikutip dari media Bisnis.com, yakni sebesar Rp22,3 triliun,” ungkapnya seraya mengatakan  jika dihitung- hitung PINS yang membeli saham Tiphone mengalamiopportunity losthingga kisaran 300 milyar akibat membeli saham Tiphone.

Arief menambahkan, ternyata pembelian saham Tiphone oleh PINS terbukti merugikan sebab PINS ikut menanggung  beban pokok Perseroan meningkat dari Rp3,82 triliun menjadi Rp5,92 triliun.

“Dan beban usaha mengalami peningkatan dari Rp102,86 miliar menjadi Rp147,48 miliar, serta Beban keuangan mengalami peningkatan dari Rp47,69 miliar menjadi Rp84,43 miliar,” jelasnya.

Total aset Perseroan pada Q1 2016 mencapai Rp6,98 triliun, turun dari total aset tahun 2015 yaitu Rp7,13 triliun, dan total utang perseroan mengalami penurunan dari Rp4,31 triliun menjadi Rp4,06 triliun.

Sementara untuk Telkom  dampak pembelian saham Tiphone  terhadap keuangan TLKM tidak akan menghasilkan  perubahan yang signifikan malah cenderung rugi besar.

Lebih lanjut, Arief menguraikan, kerugian Telkom makin bertambah dengan dilepaskan PT Simpatindo yang merupakan anak perusahaan Telkom yang sehat dan kinerjanya sangat bagus pada PT. Tiphone hingga 99,5 persen kepemilikan saham dengan harga 500 miliar.

” Itu sangat murah,  dibayarkan dengan hasil dana penjualan Saham Tiphone kepada PINS,” katanya.

Ke depan, FSP BUMN Bersatu  mendesak agar Kejaksaan Agung yang sedang menyidik penjualan Simpatindo pada Tiphone yang diindikasikan adanya praktek korupsi dan merugikan negara ‘tidak kempes’ di tengah jalan.

“Dimana ada dugaan tindak pidana korupsi atas akusisi sebanyak 99,5 persen PT. Simpatindo Multi Media oleh PT Tiphone Mobil Indonesia Tbk dan telah masuk tahap pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tukasnya lagi.

Menyoal hal ini, Arief mendesak agar Menteri BUMN segera gelar RUPS luar biasa. (OSS)