Kasus Pansek PN Jakpus, Saksi Akui Terima Perintah Merevisi Surat

0
10
Eddy Nasution

BERITA JAKARTA – Sidang lanjutan dengan terdakwa Edi Nasution mantan Panitera Sekretaris (Pansek) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (14/9/2016) kemarin berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat dengan agenda pemeriksaan saksi Staf Panitera PN Jakpus, Suyatno.

Dalam persidangan saksi Suyatno mengungkapkan, pernah diminta merevisi isi surat jawaban dari PN Jakarta Pusat atas permohonan eksekusi lanjutan pada sebidang tanah yang berlokasi di Tangerang yang sekarang sudah menjadi lapangan golf.

Suyatno diminta merevisi frasa “tidak dapat dilakukan” menjadi “belum dapat dilakukan”. Dalam persidangan, Jaksa pun menanyakan di BAP kepada saudara saksi yang menjelaskan bahwa terdakwa memerintahkan koreksi dan koreksinya dalam bentuk apa ?,” tanya Jaksa.

Saksi mengatakan, permintaan revisi hulunya adalah dari Wresti yang meminta Edy untuk mengubah frasa tersebut. Dalam dakwaan Edy, disebut justru bagian legal PT. Artha Pratama Anugerah, Wresti Kristian Hesti meminta frasa tersebut diganti dari “belum dapat dieksekusi”‘ menjadi “tidak dapat dieksekus”.

“Ya salah ketik, biasa Pak. Dalam bentuk kalimat, kata-katanya yang tadinya “tidak dapat dilaksanakan” diubah menjadi “belum dapat dilaksanakan”, salah satunya,” kata saksi Suyatno.

“Tidak dapat dieksekusi menjadi “belum dapat dieksekusi‘?” cecar Jaksa.

Saksi menjawab, iya saksi Suyatno mengaku tak tahu apa alasan Edy memintanya merevisi surat tersebut. “Saya terima saja, karena saya bawahan. Saya tidak menanyakan alasannya,” kata saksi

Jaksa kembali menanyakan ke mana surat yang telah direvisi tersebut, saksi menjawab saya simpan kembali di arsip dalam rak. Namun saksi tidak mengetahui  surat tersebut telah dikirim. Ia tidak tahu siapa yang menangani setelah saya letakan di rak tersebut.

Diketahui, surat jawaban dari PN Jakpus terbit setelah Edy Nasution menerima uang Rp1,5 miliar dari Doddy Aryanto. Surat jawaban yang diterima Wresti tanggal 5 November dan pada 9 November Wresti minta diubah frasa “belum dapat dieksekusi” tersebut.

Surat jawaban ini juga memunculkan nama Sekretaris MA Nurhadi. Nama Nurhadi muncul saat Wresti mengatakan, masih akan mengkonsultasikan surat jawaban tersebut sebelum dikirim ke ahli waris.

Akhirnya, surat jawaban eksekusi lanjutan itu tidak pernah dikirimkan Edy Nasution kepada kuasa pemohon eksekusi lanjutan. Walau pihak kuasa hukum sudah beberapa kali menemui Edy Nasution di ruang kerjanya. Namun Terdakwa Edy Nasution mengatakan bahwa surat 
itu belum ada penyelesaiannya. (Bambang)