Permen Belum Dicabut, Nelayan Pantura Tegal Ancam Mogok Massal

0
88
Nelayan

BERITA TEGAL – Belum adanya sinyal akan dicabutnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets), membuat nelayan di Kota Tegal Jawa Tengah putus asa. Mereka berencana melakukan aksi mogok massal, jika pemerintah tak juga mencabut permen tersebut.

Ketua Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT), Eko Susanto, mengatakan kepada Beritaekspres.com nelayan-nelayan di Kota Tegal resah dengan keluarnya Permen Nomor 2 Tahun 2015. Sebab peraturan itu muncul tanpa sosialisasi terlebih dulu, dan tidak ada solusi untuk mengatasinya.

Memang, pada awal 2016 lalu pemerintah memberi tenggat waktu penggunaan alat tangkap jenis cantrang hanya, sampai 31 Desember 2016. Namun, hingga menjelang batas akhir, pemerintah tidak memberikan solusi penggantinya maupun mencabut larangan tersebut.

“Setelah aturan tersebut dikeluarkan banyak masalah di lapangan mulai terjadi. Beberapa waktu lalu ada insiden perkelahian antar-nelayan, meski akhirnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” katanya, Sabtu (8/10/2016).

Jika pemerintah lanjutnya, tidak segera mencari solusi atau mencabut peraturan itu, maka pihaknya tidak akan bertanggung jawab, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh para nelayan. Sebab, ada rencana bakal mengadakan aksi mogok melaut yang waktunya akan dibicarakan secara intensif antar nelayan.

“Sudah tidak bisa dibayangkan lagi bagaimana dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Ketika nelayan dan pekerja perikanan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya,” tandasnya.

Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah dapat mencari solusi dan antisipasi. Misalnya mengundur waktu 3 atau 4 tahun, terkait pelarangan cantrang tadi. Sehingga nelayan diberi sedikit kesempatan, untuk beralih menggunakan alat tangkap lainnya.

Selain itu, nelayan juga meminta adanya kajian dari lembaga independen, tentang penggunaan alat tangkap jenis cantrang. Apakah benar-benar merusak atau tidak.

“Kalau memang dinilai berbahaya, perlu disampaikan kepada para nelayan. Sehingga dapat dilakukan modifikasi, sehingga tidak berdampak negatif bagi lingkungan,” pungkasnya. (Boy Rasta)

Biro Tegal