Dianggap Kinerja Jeblok, Lima SKPD Terancam di Sanksi

0
88
Walikota Bekasi Rahmat Effendi

BERITA BEKASI – Lima satuan perangkat kerja daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi terancam dijatuhi sanksi lantaran kelima Dinas itu dianggap tidak cakap kinerjanya.

“Harus ada evaluasi dan sanksi, bagi SKPD yang tidak maksimal,” ucap Walikota Bekasi Rahmat Effendi, Selasa (25/10/2016).

Dari kelima SKPD yang tidak maksimal dalam menjalankan kerja kata Rahmat, diantaranya Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH), Karena selain dianggap gagal menjaga kebersihan lingkungan, juga gagal dalam pengadaan pembuatan Taman Kota.

“Masih banyak sekali warga yang keluhkan persoalan sampah dan belum teratasi,” ucap Rahmat.

Sedangkan Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (DP3JU) juga di anggap tidak cakap dalam bekerja yang menurut Rahmat, masih adanya proyek yang gagal lelang seperti pembuatan taman di Jalan Cut Mutia.

“Sesuai RJPMD kan kita harus memiliki 1000 taman, dan DPPPJU gagal lelang, dan ini akan menghambat. Belum kegagalan lainnya pun masih ada kalo dicari,” ujarnya.

Kinerja jeblok SKPD ketiga disusul Dinas Bangunan dan Permukiman (Disbangkim), terkait Rusunawa Bekasi Timur yang dianggap Rahmat tidak sesuai RJPM Pemkot Bekasi, karena meski sudah rampung dibangun, Rusunawa itu hingga kini belum juga dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Persoalan tower rusunawa yang berlarut-larut belum digunakan, mestinya ada upaya yang dilakukan Kepala Disbangkim dan Kabidnya,” ungkapnya.

Padahal lanjut Rahmat, saat ini pihaknya gencar melakukan penertiban pembongkaran rumah warga yang melanggar sepadan sungai dan bangunan di sepanjang irigasi.

“Ya kan itu bisa buat tempat tinggal mereka, meskipun harus sewa, tapi kan nggak mahal sewanya,” ucap Rahmat bernada tinggi.

Selanjutnya, disusul dengan Dinas Binamarga Tata Air (Disbimarta) dibawah kepemimpinan Tri Adhianto yang juga dinilai tidak cakap dalam pengawasan pembangunan dan penunjukan konsultan yang dinilai tidak maksimal.

“Disbimarta juga masih jeblok, seperti dalam pengawasan pembangunan, konsultannya juga masih abal-abal. Liat saja penurapan kali di PUP Blok F, Dan pembangunan jalan tidak berkoordinasi dengan pihak terkait masih ada tower listrik di tengah jalan, harus di evaluasi dan sanksi,” terangnya.

Sementara SKPD kelima yakni Dinas Kebersihan, yang dianggap Rahmat Effendu paling parah dari keempat SKPD lainnya. Dia mencontohkan buruknya kinerja Dinsih ini karena masih banyaknya tumpukan sampah di lingkungan yang tidak terangkut ke TPA. 

“Masyarakat pastilah menilai jika Kota Bekasi gagal dalam pengelolaan sampah. Dinas kebersihan juga gagal lelang pengadaan barang habis pakai,”tandasnya.

“Padahal itukan hal sepele, yang setiap tahunya ada, peluasan lahan di TPA juga hingga kini belum juga dilakukan, dan ini mengakibatkan tumpukan sampah di lingkungan.  Dan pemutusan perjanjian kerja sama dengan pihak ke tiga juga belum dilakukan,” bebernya kesal. (Ndi)