KPK Tetapkan Siti Fadilah Tersangka Lakukan Intervensi

0
111
Siti Fadillah

BERITA JAKARTA – Mantan Mentri Kesehatan Siti Fadilah, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akibat kasus pengadaan alat kesehatan (Alkes) buffer stock, pada, Senin (24/10/2016) kemarin.

Hal tersebut, membuat Kuasa hukum Siti Fadilah, Achmad Cholodin mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap terlalu cepat dalam menetapkan mantan Mentri Kesehatan sebagai tersangka, tanpa melakukan proses penyelidikan yang bertahap.

“Kemarin ibu diperiksa sekitar beberapa jam, dan ditanyakan sejumlah pertanyaan terkait kenal dengan beberapa orang, hanya konfirmasi seperti itu, kemudian pemikiran kita masih menjalani proses, tapi saat antar pulang datanglah tim dari KPK untuk melakukan penangkapan,” ujarnya, di Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (25/10/2016).

Dirinya menambahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini terlihat mengintervensi Siti Fadilah untuk menandatangani surat penangkapan yang diajukan dari petugas terhadap mantan Mentri Kesehatan tersebut.

“Dalam proses penangkapan, pihaknya meminta ibu Siti menandatangani surat penangkapan, tapi itu yang membuat kita sempat beradu argumen namu KPK disini sudah memenuhi aturan, karena lambat laun ibu juga pasti akan diperiksa,” tambahnya.

Selain itu, dalam penetapan tersangka serta penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap mantan Menteri Kesehatan, dianggap ada unsur politik serta konspirasi didalamnya.

Karena dalam pengakuannya kemarin, Siti Fadilah tak memahami aliran dana atau Jatah yang Siti dapatkan berupa Mandiri Traveller’s Cheque (MTC) senilai Rp1,275 miliar. Kasus tersebut sebelumnya ditangani oleh Polri, dan akhirnya ditangani KPK.

“Karena tidak pernah dijadikan saksi jelas, dan dalam pemeriksaannya cuma apakah ada keterkaitan untuk mengetahui siapa yang melakukan penanganan, dan KPK juga sempat menetapkan Siti pada kasus bulan november 2014, dan baru dipanggil, dan akhirnya saya meminta praperadilan, segera untuk diperiksakemungkinan akan terjadi unsur politisnya,” pungkasnya.

Siti Fadilah dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 15, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 56 ayat 2 KUHP. (Steve)