Tolak Penertiban, Walikota Bekasi: DPRD Bukan Eksekutor

0
96
DR. Rahmat Effendi

BERITA BEKASI – Walikota Bekasi Rahmat Effendi menyayangkan sikap Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan yang sempat menghentikan penggusuran bangunan diatas tanah pengairan Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi Jawa Barat pada, Selasa (25/10).

“DPRD tidak boleh begitu, kan bukan eksekutor. Kecuali DPRD  melakukan melalui jalur mediasi,” kata Rahmat Effendi, saat ditemui Beritaekspres.com disela acara pertemuan dengan tokoh masyarakat Kota Bekasi, Rabu (26/10/2016).

Rahmat pun menegaskan bila pembongkaran yang dilakukan Pemkot Bekasi tidak adanya anggaran pengganti kerohiman bagi warga yang terkena penggusuran.

“Meski DPRD sekalipun menyetujui uang kerohiman, kita tidak akan berani keluarinnya, karena kan itu diatas tanah Negara,” ungkapnya.

Rahmat mengaku belum mengetahui motiv penolakan Ketua DPRD Tumai dan semua Fraksi PDIP itu dalam penertiban bangunan liar disepanjang saluran kali lingkungan Pekayon yang tembusannya hingga ke Perumahan Surya Mandala Jakasetia itu.

“Ya sekarang saya tanya motifnya apa, ya kalau pun ingin mediasi mencari solusi alternatif apakah seumpamanya menempatkan mereka di rumah susun, ya sudah sepakat kita bahas, ya sudah kita bangun sekarang, tapi kan tidak bisa menunda itu (pembongkaran) karena itu juga kan menyangkut kepentingan orang banyak,” ucap Rahmat. 

Rahmat juga mengaku belum pernah merima surat dari Ketua DPRD menyangkut prihal permintaan penundaan penggusuran bangli tersebut. Bahkan Rahmat pun mengabaikan pesan singkat yang dikirim salah satu petinggi PDIP Kota Bekasi Anim Imanudin agar Eksekutif menghargai permintaan Ketua DPRD Tumai beserta Anggota DPRD lainnya yang sama-sama dari Fraksi PDIP.

“Tidak ada surat dari DPRD masuk ke saya, kan kalaupun ada surat itu ada nomer registrasinya, karena inikan Pemerintahan, sekalipun tembusan yang dikirim melalui pesan singkat,” ujarnya.

Diketahui sebanyak 174 bangunan yang berdiri diatas saluran kali Pekayon Jaya itu ditertibkan dengan dibongkar menggunakan alat berat setelah pemilik bangunan diberikan SP 1, 2 dan 3 jauh sebelum pembongkaran dilakukan.

Bahkan saat pembongkaran bangli dihari pertama, Aksi Ketua DPRD Tumai sempat menjadi sorotan publik, dilokasi Tumai sempat meminta petugas gabungan agar tidak melanjutkan pembongkaran Bangli yang tidak jauh dari rumah dinas Walikota Bekasi Rahmat Effendi.

Bahkan dilokasi kabarnya Tumai juga sempat menunjuk – tunjuk sejumlah petugas Kepolisian dan TNI yang tergabung dalam tim Pembongkaran Pemkot Bekasi yang dituding menjadi cukong Pemkot Bekasi saat pembongkaran berlangsung pada Selasa Kemarin. (Ndi)