Komisi A: Kami Tidak Tahu Ada Audensi Warga Korban Penggusuran Pekayon

0
130

BERITA BEKASI – Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi yang membawahi di bidang Hukum dan Pemerintahan, Ariyanto Hendrata mengaku tidak mengetahui prihal surat hasil Audensi DPRD Kota Bekasi dengan warga Pekayon Jaya (korban penggusuran) beserta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Patriot, selaku kuasa hukum warga yang dikeluarkan Ketua DPRD Kota Bekasi tertanggal 26 Oktober 2016.

“Saya sebagai Ketua Komisi A tidak mengetahui ihwal surat tersebut,” kata Ariyanto, melalui pesan singkatnya, Jumat (28/10/2016).

Bahkan dalam hal ini, Politisi PKS itupun mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan apa yang sudah dituangkan dalam surat tersebut. “Tidak pernah juga kita (Komisi A) dilibatkan dalam pembahasannya,” ucapnya.

Namun demikian, Ariyanto meyakini bahwa surat yang dikeluarkan Ketua DPRD tersebut memiliki tanggung jawab penuh terhadap surat yang dikeluarkannya.

“Memang biasanya Ketua atau Pimpinan Dewan, menugaskan komisi sebagai alat kelengkapan dewan terkait membahas sebuah masalah,” ujarnya.

“Saya yakin Pak Ketua dewan memiliki tanggung jawab penuh terhadap surat yang beliau keluarkan,” ulasnya lagi.

Dalam hal tersebut kata Ariyanto, merupakan hak Ketua dan Pimpinan dewan lainnya dalam bersikap. Pihaknya menghormati dan meyakini bila Ketua DPRD memiliki argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

“Kami menghormati itu, sayapun yakin beliau punya argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan,” katanya.

Meski begitu, dia menyarankan agar kedepan, Komisi atau alat kelengkapan dewan (AKD) dilibatkan untuk dimintai masukan dan saran dalam hal tersebut. “Ya itu saran saja sifatnya, agar dilibatkan komisi dan AKD,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Kota Bekasi Tumai mendatangi lokasi penggusuran bangunan liar yang berada di jalan Irigasi RW 021, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan.

Tumai yang datang bersama anggota DPRD Kota Bekasi, Anim Imamuddin, Hasan Tiger dan Nuryadi Darmawan menuturkan, setiap tindakan yang dilakukan Pemkot Kota Bekasi jangan semata-mata mengedepankan asas prosedural, melainkan juga mengedepankan sisi manusiawi. “Jadi kita jangan bicara prosedur tetapi bicara solusi,” tuturnya di lokasi pembongkaran, Selasa (25/10) lalu.

Lebih lanjut Tumai mengatakan tindakan pemerintah membongkar bangunan liar tanpa mencarikan solusi tempat tinggal sama saja mencederai UUD 1945 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Republik Indonesia terhadap kebebasan dan mendapat perlindungan dari pemerintah. “Ini sudah sangat jelas arogansi Walikota,” katanya.(NDI)