Soal MoU Sampah, Ormas KPMP Bekasi Ancam Gugat Class Action

0
245
Ketua KPMP Kota Bekasi, Kisworo, SH

BERITA BEKASI – Ormas Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) Kota Bekasi, menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk menyikapi “MoU Sampah”. Sebelumnya, ratusan anggota Ormas KPMP Kota Bekasi menghalau truk – truk sampah yang keluar dari Tol Jatiasih menuju Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jumat (4/11) kemarin.

Kepada Beritaekspres.com, Ketua Ormas KPMP Kota Bekasi, Kisworo mengatakan, sikap penghalauan itu dilakukan, karena aparat hanya diam saat truk – truk yang bermuatan sampah berlalu – lalang selama 24 jam didepan Pospol Komsen Jatiasih dan Pos Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi.

“Padahal sudah ada rambu perboden larangan truk lewat antara pukul 05. 00-07.0 0 dan 19.00-22.00 WIB. Sedangkan di Jalan Swatantra rambu larangan pukul 05. 00-22.00 WIB,” tegas Kisworo kepada Beritaekspres.com, Sabtu (5/11/2016).

Setelah melalui perundingan lanjut Kisworo, aksi Ormas KPMP direspon positif oleh Kapolsek Jatiasih yang mengawal menuju kantor Walikota Bekasi.

“Saya bersama Ketua Umum, Ki Kusumo dan 6 anggota KPMP lainya diterima oleh Walikota Bekasi yang di Wakili Kasatpol PP, Kadis Kebersihan, Kadishub dan staff Ahli Walikota,” terangnya.

Dijelaskan Kisworo, dalam pertemuan itu, mengatakan, bahwa aksi ini berdasarkan aduan dan keluhan dari masyarakat sebagaimana surat pengaduan dan pernyataan masyarakat kepada Ormas KPMP yang dalam pertemuan sudah disampaikan secara resmi.

“Addendum MoU sampah tertanggal 26 September 2016 itu sangat merugikan masyarakat Kota Bekasi,” kata Kisworo.

Menurut Kisworo, dalam MoU tersebut penentuan jalur truk tidak pernah melibatkan masyarakat yang di lewati truk sampah. Apalagi sosialisasi sama sekali tidak pernah di lakukan. Artinya Pemkot Bekasi tidak pernah memperdulikan warganya yang terkesan tidak di anggap sama sekali.

“Di tambah lagi kerancuan MoU tersebut sangat nyata. Dalam addendum MoU tersebut truk sampah diperbolehkan melintas selama 24 jam, akan tetapi rambu yang ada di jalur tersebut melarang. Kalau begini kinerja dan koordinasi aparat sangat buruk. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab Walikota,” imbuhnya.

Masih kata Kisworo, akhir dalam pertemuan tersebut menggaris bawahi 2 aspek yang harus di perhatikan oleh Pemkot Bekasi yakni, 1. Aspek sosial yaitu, Pemkot Bekasi tidak pernah melibatkan warga pada jalur lintasan. Dan Jalur tersebut menambah kemacetan dimana-mana.

“Dari hal tersebut sudah pasti menimbulkan masalah sosial. Ormas KPMP akan turun ke jalan untuk berunjuk rasa, jika masalah sosial tersebut tidak diselesaikan,” ucapnya.

Kedua tambah Kisworo, aspek hukum yaitu, adanya addendum MoU tersebut, apabila di jalan kan akan merugikan hak hak warga, sehingga jika dalam waktu dekat tidak ada realisasi penyelesaian maka, LKBH KPMP akan mengajukan gugatan Class Action.” Pungkasnya. (CR-1)