Kemenkum dan HAM Jateng Ajak Wartawan Awasi Pemberantasan Pungli

0
10
KemenkumHam Ajak Wartawan

BERITA SEMARANG – Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih (Saber) pungutan liar (pungli), dan surat Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.PW.01.01-03 tanggal 27 Oktober 2016, Kementerian Hukum Dan HAM (Kemenkum dan HAM) RI khususnya Kanwil Jawa Tengah melakukan apel pengukuhan unit pemberantasan Pungli di Kanwil Kemenkum dan HAM Jateng, Senin (7/11/2016).

Dalam Sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkum dan HAM Jateng, Bambang Sumardiono menyampaikan  pentingnya pelayanan publik yang berorientasi pada tingkat kepuasan dan kualitas pelayanan public perlu diadakan beberapa langkah kebijakan salah satunya adalah mengubah mindset.

“Memperbaiki moral dan etika, serta menghilangkan kebiasaan buruk untuk melakukan praktek pungli dalam melaksanakan tugas,”tegas Bambang.

Bambang menyatakan akan mengawasi langsung unit operasi Saber Pungli yang pengukuhannya juga serentak dilaksanakan di seluruh Kanwil Kemenkum dan HAM se Indonesia. Dia juga menghimbau kepada Pers (wartawan) untuk membantu pengawasannya, jika mempunyai informasi yang berkaitan dengan pungli agar segera disampaikan kepadanya.

“Kami betul-betul berkerjasama dengan Pers untuk memberantas pungli ini, nanti jika kami melakukan operasi, sesekali kami akan mengajak rekan Pers, bagaimana kita melakukan action dilapangan itu seperti apa,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Bambang mengingatkan kepada seluruh Kepala Unit teknis sentra pelayanan yang kemungkinan rawan terjadi pungutan liar, harus betul-betul bersih, bahkan bukan hanya tim internal Saber Pungli yang akan mengawasi, tapi juga dari tim eksternal yang dibentuk oleh Gubernur Jateng dari berbagai unsur seperti, Polisi, Kejaksaan, dan TNI.

Sementara itu pengukuhan Saber Pungli di wilayah Jateng diikuti 34 anggota dari semua Divisi Kemenkum dan HAM Jateng yang nantinya akan bertugas untuk pemetaan pelayanan public yang berorientasi terjadinya pungli, baik melakukan pengawasan langsung, sosialisasi, penyempurnaan dan penguatan SOP, monitoring dan evaluasi secara berkala.

Pengukuhan tersebut menurutnya menjadi sebuah momentum penting bagi jajaran Kemenkum dan HAM, sebab pemberantasan pungli adalah salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kepercayaan public terhadap Kemenkum dan HAM, sehingga pungli di jajarannya dapat dibersihkan secara sistematis, tuntas dan menyeluruh. (Nining)

Biro Semarang