PKPU No. 9/2016, Rahmat Effendi dan Mochtar Bisa Maju Pilwalkot   

0
77
Didit Susilo

KOTA BEKASI masuk dalam penjadwalan Pilkada serentak tepatnya Juni 2018. Tahapan akan dimulai September 2017. Sekitar Januari 2017, pra tahapan dimuali situasi suhu politik akan sedikit memanas. Pilwalkot Bekasi akan berbarengan dengan Pilgub Provinsi Jawa Barat. Suhu politik memang akan memanas dan ada saja yang curi panggung dan star kampanye lebih awal.

Secara umum, sepanjang figur yang muncul masih elit lama dan tidak ada figur baru, kontestasi Polkada hanya pengulangan dan mungkin ada perubahan komposisi yang semula koalisi bisa menjadi rival. Kondisi saat ini belum ada figur baru yang muncul atau tokoh dari pusat yang didorong terjun ke Kota Bekasi. Seharusnya parpol mendorong kader terbaikknya, dimunculkan dari awal untuk ditawarkan ke publik untuk mengukur elektabilitas dan popularitas yang bersangkutan.

Dimunculkannya figur parpol atau dari independent lebih awal agar publik juga bisa melihat rekam jejak yang bersangkutan, bisa diterima atau tidak, minimal sebagai langkah awal pemanasan mesin parpol dan mengukur penerimaan publik. Perkara nanti tidak jadi menjadi calon itu urusan lain. Minimal publik dosodorkan banyak alternatif pilihan calon, jadi nanti tidak memilih kucing dalam karung.

Secara riel sampai saat ini figur –figur yang diprediksi muncul belum memberikan apresiasi secara kuat. Sehingga membuat patahana makin kuat apalagi menjadi sentral hampir semua kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. Jika tidak mau dibilang paceklik pemimpin maka figur-figur yang muncul harus memiliki kriteria unggulan bukan sekedar nongol.

Setidaknya figur yang muncul dibutuhkan 10 aspek (kriteria) untuk melakukan perubahan berarti. Aspek tersebut meliputi integritas figur, intelektualitas, visioner, leadership, pengalaman prestastif, keberanian, komunikasi publik, aspiratif, responsif, penerimaan publik dan penerimaan parpol.

Sesuai UU Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, menjadi Undang-undang. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 pasal 40 ayat (1) dan ayat (4) tentang syarat parpol atau gabungan parpol dapat mengajukan paslon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Jadi syarat parpol atau gabungan parpol di Kota Bekasi minimal memiliki 10 kursi DPRD dan untuk jalur perseorangan (independent) 6,5 persen dari jumlah pemilih tetap. Hanya PDIP yang bisa mengusung calon sendiri, partai lain harus koalisi. Beberapa parpol tengah seperti PPP, Demokrat, Hanura dan PAN dimungkinkan membentuk poros tengah untuk berkoalisi. Hal yang sama juga akan dilakukan parpol rangking atas seperti PDIP, Golkar, PKS dan Gerindra untuk tetap berkoalisi karena fluktuasi politik Kota Bekasi sering berubah.

PKPU No.4 TAHUN 2015

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 4 tahun 2015. Untuk calon perseorang atau independent harus mengantongi dukungan KTP sebanyak 6,5 % dari daftar pemilih Tetap (DPT) dan harus tersebar dari setanga jumlah kecamatan (atau minimal 6 kecamatan dari total 12 kecamatan di Kota Bekasi). 

Sementara itu bakal calon dari parpol yaitu parpol pesrta Pemilu 2014, memiliki kursi DPRD (Pasal 5 ayat 2) yaitu 20 % dari jumlah kursi DPRD atau 10 kursi untuk Kota Bekasi. Parpol yang memiliki akumulasi perolehan suara sah di DPRD (Pasal 5 ayat 3) sebesar 25 %. Parpol atau gabungan parpol (koalisi) pengusung (Pasal 6).

PKPU No.9 TAHUN 2016

Bagi balon mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaan secara komulatif wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, sebagaimana mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

Sementara untuk hitungan dua periode jabatan bagi calon petahana, perhitungan 5 tahun masa jabatan atau 2,5 tahun (dua setengah tahun) masa jabatan sebagaimana dimaksud, dihitung sejak tanggal pelatikan sampai dengan akhir masa jabatan yang bersangkutan.           

Berdasarkan PKPU No 9 tahun 2016 tersebut,  mantan Walikota Bekasi Mochtar Mohamad bisa menjadi bakal calon dan ditetapkan menjadi calon dengan syarat mengumumkan secara jujur kepada publik sebagai mantan terpidana. Mochtar memiliki kans untuk ikut kontestasi Pilwalkot melalui PDIP atau parpol lainnya. Saat ini elektabilitas Mochtar masih signifikan meski sebagai mantan terpidana kasus korupsi.

Sementara itu petahana Walikota Bekasi, Rahmat Effendi dipastikan tetap bisa mengikuti kontestasi Pilwalkot karena sesuai hitungan belum dihitungan dua kali masa jabatan. Rahmat Effendi yang semula menjabat Wakil Walikota dianggkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Walikota tanggal 2 Mei 2011 sejak Walikota Mochtar Mohamad resmi berstatus terdakwa. Setahun kemudian tepatnya 3 Mei 2012 Rahmat Effendi diangkat secara resmi menjadi walikota definitif hingga 10 Maret 2013 atau tepatnya 11 bulan.

Karena kurang dari 2,5 tahun atau separuh masa jabatan maka tidak dihitung satu periodesasi. Hingga berakhir jabatan walikota 10 Maret 2018 mendatang, Rahmat Effendi baru menjabat satu periode sesuai hitungan sehingga dipastikan akan maju kembali. (***)  

Oleh: Mas Didit