Soal Stadion Mini Kota Bekasi, BPPK-RI: Aparat Jangan Tutup Mata

0
85
Lapangan Multiguna Kota Bekasi

BERITA BEKASI – Ketua Badan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (BPPK-RI) Jhonson Purba menanggapi dugaan adanya ketikdak beresan dalam proyek Stadion Mini atau lebih dikenal dengan sebutan lapangan Multiguna, Kota Bekasi.

“Persoalan Stadion Mini Kota Bekasi itukan, sudah menyeruak ke public, tinggal aparat atau instansi hukum terkait menyelidikinya. Masa nilai anggaran segitu besarnya, kalau tidak salah Rp3,4 miliar, tapi kondisi Stadionnya sangat memprihatinkan kemana uangnya,” sindir Jhonson menanggapi Beritaekspres.com, Senin (7/11/2016).

Nilai anggaran segitu lanjut, Jhonson, masih akan terus berjalan secara bertahap. “Info yang saya dapat itu akan dianggarkan hingga Rp12 miliar tahun berjalan dan ajuan dari Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (Disporbudpar) Kota Bekasi,” katanya.

Ketua BPPK-RI, Jhonson Purba
Ketua BPPK-RI, Jhonson Purba

Sebagai pengguna anggaran sambungnya, pastinya Dinas Bangunan dan Pemukiman (Disbangkim) Kota Bekasi. “Nah..yang sekarang baru turun yang kita duga Rp3,4 miliar itu aja, kita sudah mencium ketidakberesan, kalau kita melihat dari fakta dilapangan. Bagaimana nantinya kalau diturunkan lagi ,” terangnya.

Kita tidak ingin tambahnya, proyek Stadion Mini bernilai miliaran rupiah dari uang rakyat yang dimenangkan oleh PT. Ananda Anabanua ini, menjadi proyek bancakan yang merugikan uang rakyat dan menguntungkan sekelompok orang. “Kita berharap aparat hukum terkait jangan tutup mata, ketika ada informasi sebagai pintu masuk dalam pemberantasan dugaan korupsi.” Tandasnya.

Sebelumnya, menyeruak ke publik melalui pemberitaan terkait pekerjaan proyek yang dimotori Dinas Bangunan dan Pemukiman (Disbangkim) Kota Bekasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 yang berkisar Rp3,4 miliar untuk pembangunan Stadion Mini, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Proyek dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SKMP) bernomor: 602.1/01.1821.2/55.SMPK/E-Proc/PPK-Perne/Disbangkim yang terhitung mulai dari tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan 30 Desember 2016 itu pun, masih banyak mengundang pertanyaan.

Sementara, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Bangunan dan Pemukiman, Kota Bekasi, Dadang Ginanjar sulit dimintai keterangan. (CR-1)